KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, saksi-saksi itu diantaranya Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman, Juard Effendi, Ahmad Fatanah, dan pengacara bernama A Rozi.
Meski demikian, Johan tidak mengetahui kesaksian seperti apa yang dimintakan penyidik dalam pemeriksaan, termasuk kepada pengacara A Rozi. “Materi pemeriksaan saya tidak tahu. Saksi A Rozi ini bukan pengacara siapa-siapa. Dia hanya seorang saksi yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara,” katanya, Senin (11/3).
Selain itu, menurut Johan, penyidik berencana kembali memeriksa Menteri Pertanian Suswno pada 14 Maret 2013. Hal ini dilakukan karena ada keterangan saksi lain yang perlu diklarifikasi. “Berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, sehingga penyidik merasa perlu memanggil kembali Pak Menteri untuk dimintai keterangannya," ujarnya.
Suswono dalam pemeriksaan sebelumnya mengakui adanya pertemuan dengan Elisabeth, Luthfi, dan Elda Deviane Adiningrat di Medan, Sumatera Utara. Meski enggan menyebutkan materi apa saja yang mereka bicarakan dalam pertemuan tersebut, Suswono menyatakan sudah menyampaikan semua yang diketahuinya kepada penyidik.
Kader PKS ini diketahui melakukan pertemuan sebelum operasi tangkap tangan KPK. Dalam pertemuan itu, sempat dibahas mengenai kuota impor daging sapi. Luthfi dan Elda yang juga mengakui adanya pertemuan, membantah pertemuan dilakukan untuk memuluskan PT Indoguna mendapatkan jatah impor daging sesuai pesanannya.
Sama halnya dengan Elisabeth. Usai diperiksa, Elisabeth bungkam seribu bahasa. Dia bahkan tidak menjawab sejumlah wartawan dan langsung memasuki mobil Toyota Harrier bernomor B 2503 HG yang menjemputnya di depan gedung KPK. Elisabeth tercatat sebagai mantan Ketua Asosiasi Importir Daging Indonesia (AIDI).
Dalam pertemuan yang seharusnya juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia Elda Deviane Adiningrat itu, mereka mempermasalahkan perbedaan data yang dimiliki Kementan dengan AIDI. Sebelumnya, Direktur PT Radina Niaga Mulia Elda yang diwakili kuasa hukumnya, John Pieter Nazar sempat membenarkan pertemuan di Medan.
Namun, menurut John, pertemuan yang digagas Luthfi itu tidak dihadiri kliennya karena Elda hanya menemani Elisabeth. Pengacara Luthfie, Mohammad Assegaf juga pernah mengamini mengenai pertemuan itu. Elisabeth yang mewakili AIDI meminta Kementan melakukan uji publik karena terdapat ketidakcocokan data dengan asosiasi.
KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Juard Efendi, dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka dalam dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementan. Selain menjerat dengan UU Tipikor, KPK juga mengenakan Fathanah dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Fathanah dikenakan Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU karena berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan sejumlah aset yang dibeli Fathanah dari harta kekayaannya yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Penyidik telah menyita empat unit mobil Toyota FJ Cruiser, Alphard, Prado, dan Mercedes Benz milik Fathanah. Namun, aset itu diduga hanya sebagian yang dimiliki Fathanah. Johan menyatakan, penyidik masih akan terus mengembangkan karena ada dugaan dana ini mengalir juga ke tempat-tempat lain, walau belum dapat disebutkan.
Kasus ini bermula dari penangkapan dua perwakilan PT Indoguna, Juard dan Arya yang memberikan uang Rp1 miliar kepada Fathanah. Pria yang belakangan diketahui sebagai orang dekat Luthfie ini kemudian ditangkap KPK pada Selasa malam (29/1) bersama seorang mahasiswi bernama Maharani di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Setelah melakukan pemeriksaan, Maharani dilepaskan karena tidak memiliki hubungan dengan kasus yang disangkakan KPK terhadap keempat orang tersebut. Uang yang diberikan PT Indoguna kepada Luthfie melalui Fathanah diduga berkaitan dengan kebijakan impor daging sapi yang akan diberlakukan di Kementan.
KPK menjerat Luthfi dan Fathanah dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Juard dan Arya dikenakan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.