Kota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko. Alhasil, status Eddy sebagai tersangka korupsi yang perkaranya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sah menurut hukum. Putusan ini sekaligus mengukuhkan eksistensi KPK yang tidak pernah kalah saat menjerat tersangka korupsi yang berasal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Lembaga antirasuah masih memegang rekor sempurna ketika penetapan status tersangka korupsi hasil OTT dipermasalahkan dan dimohonkan pada sidang praperadilan.
"Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya. Membebankan biaya negara kepada negara," kata Hakim Tunggal R. Iim Nurohim saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
Hakim Iim menolak segala dalil yang disampaikan oleh pemohon, termasuk soal penyitaan sejumlah aset milik Eddy. Alasannya, dalam proses tangkap tangan penyitaan memang dimungkinkan asalkan barang tersebut berpotensi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.
"Dalam hal tangkap tangan dapat menyita benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Menimbang berdasarkan uraian diatas Penyitaan yang dilakukan termohon sah, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak beralasan dan ditolak," tutur hakim Iim.
(Baca juga: Kala Praperadilan Tersangka OTT Selalu Ditolak Pengadilan).
Sebelum Eddy, sejumlah tersangka yang terjerat dari hasil OTT juga melakukan hal serupa dengan mengajukan permohonan praperadilan. Misalnya permohonan yang dilayangkan mantan Ketua DPD Irman Gusman juga mengalami nasib yang sama. Ia menjadi tersangka setelah adanya OTT yang dilakukan KPK terkait dengan korupsi pemberian jatah impor gula kepada pengusaha Xaveriandy dan Memi. Pertimbangan hakim tunggal yang mengadili kasus ini I Wayan Karya adalah kasus ini juga sama yaitu perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Selanjutnya mantan panitera PN Jakarta Utara Rohadi yang mengajukan praperadilan di dua lokasi yaitu PN Jakpus dan PN Jaksel. Di PN Jakpus, permohonan ini ditolak dengan pertimbangan bukan menjadi kewenangan pengadilan tersebut, sedangkan di PN Selatan nasibnya tidak jauh berbeda. Hakim tunggal Riyadi Sunindyo menolak permohonan tersebut.
Rohadi menjadi tersangka setelah OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan suap untuk meringankan hukuman pedangdut Saipul Jamil. Ia menerima uang sebesar Rp250 juta dari commitment fee sebesar Rp500 juta. Belakangan KPK bahkan menetapkan Rohadi juga sebagai tersangka pencucian uang karena diduga mempunyai harta yang tidak sesuai dengan pendapatannya.
Ada juga permohonan praperadilan yang dilayangkan mantan Wali Kota Ciamis, Atty Suharty yang menjadi tersangka karena diduga menerima suap dalam proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi Tahap II yang akan dikerjakan pada 2017 ini.
(Baca juga: Pesan Khusus KPK dalam OTT Wali Kota Batu).
Hakim tunggal, Kris Nugroho menyebut seluruh proses yang sudah dilakukan KPK telah memenuhi ketentuan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim pada kesaksian yang disampaikan baik dari saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak selama proses sidang praperadilan beralangsung.
Kuasa hukum Pemohon, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menghormati putusan hakim dengan catatan. Ada sejumlah kejanggalan dalam putusan yang diketok hakim Iim, dan ada pertanyaan yang diajukan pemohon tidak bisa dijawab termohon praperadian. Yusril mengklaim semua bukti yang dilayangkan termohon bisa dibantah oleh kuasa hukum Penggugat. Bahkan salah satu saksi fakta KPK yang dihadirkan, penyidik yang menangani kasus, mengakui penetapan tersangka dilakukan siang hari sedangkan gelar perkara baru dilakukan sore harinya.
Lalu apa bukti yang signifikan hingga membuat permohonan ini ditolak? "Bukti surat yang diajukan Termohon, kalau bukti dari ahli yang diajukan termohon ahlinya sudah kita tanyai sudah enggak bisa jawab," terang Yusril.
Lebih lanjut Yusril menyatakan tim kuasa hukum akan mempersiapkan diri menghadapi peradilan pokok perkara. "Nanti tidak punya pilihan harus menghadapi ini di sidang pokoknya di PN Tipikor Surabaya. Mudah-mudahan ada keberanian hakim di sana seperti kasus Dahlan Iskan kan diajukan di Pengadilan Tipikor di Surabaya akhirnya dibbebaskan di Pengadilan Tinggi," jelasnya.
Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengapresiasi putusan ini. Menurutnya apa yang diputuskan hakim sudah tepat meskipun ada sedikit ganjalan karena pada putusan ini Hakim Iim juga menolak eksepsi yang diajukan KPK selaku pihak Termohon. "Tapi intinya apa yang dilakukan KPK dalam melakukan penangkapan tangan terhadap Wali Kota itu sudah dibenarkan secara hukum," tutur Setiadi sesuai sidang.
Kemudian dari putusan ini juga menegaskan jika KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan lebih dari dua bukti permulaan yang cukup. Bahkan hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan sudah ada penyelidikan yang dilakukan sebelum terjadinya OTT ini. "Bahkan disebutkan hakim bahwa sebelum dilakukan penangkapan tangan meskipun tidak ada surat perintah penangkapan sudah didahului dengan penyelidikan yaitu seminggu bahkan beberapa hari oleh tim penyelidik dan tim lapangan," tuturnya.
"Ada pula bukti rekaman, uang pada saat sedang dilaksanakan tindak pidana pemberian uang atau gratifikasi itu. Ada keterangan dari saksi fakta dari tim penyelidik atau rekan kami di lapangan," sambungnya.