KPK menjadi tuan rumah pertemuan antara pimpinan lembaga antikorupsi di dunia. Saat dibuka, Senin (26/11), Ketua KPK Abraham Samad menyatakan 38 pemimpin lembaga antikorupsi yang hadir di pertemuan ini di Jakarta. Pertemuan akan berlangsung selama dua hari mulai hari ini, Senin (26/11) di Jakarta.
Abraham mengatakan, pertemuan ini merupakan pertama kali dilakukan. Tujuannya untuk memperkuat kerjasama dan dukungan lalu saling belajar dari pengalaman sesama lembaga antikorupsi. Pertemuan ini berlangsung dengan adanya kerjasama antara KPK dengan United Nations Development Program (UNDP) Regional Asia Pasifik dan UNDP Indonesia dengan tema ”Principles for Anticorruption Agencies”.
Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan ini mengenai eksistensi, independensi dan efektifitas lembaga antikorupsi di tiap negara. Ia berharap pertukaran pengalaman dari lembaga antikorupsi yang dianggap sebagai acuan bagi puluhan lembaga penegak hukum lainnya dapat terjadi dalam pertemuan ini.
Misalnya, dua lembaga antikorupsi di Singapura dan Hongkong yang selama ini menjadi contoh bagi lembaga sama di negara lain. Kedua pimpinan lembaga itu akan membagikan pengalaman mengenai dukungan pemerintah sangatlah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.
“Dukungan pemerintah ditunjukkan lewat perumusan dan pengesahan undang-undang atau legislasi, alokasi anggaran dan sumberdaya yang cukup, memberikan independensi, tidak melakukan intervensi dan tekanan politis,” ujar Abraham saat membuka konferensi.
Berbagi pengalaman juga bisa menyinggung metode pencegahan maupun penindakan kasus korupsi di tiap negara. Abraham mengatakan, dengan adanya pertemuan ini diharapkan kedepan akan membuat kegagalan lembaga antikorupsi menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkurang.
“Kegagalan, banyak disebabkan karena tak ada political will yang cukup. Tekanan dan intervensi membuat badan tersebut tidak bekerja secara maksimal. seperti yang terjadi di Nigeria, Mongolia dan Afganishtan,” tutur Abraham.
Dukungan Ketua DPR
Pada kesempatan sama, Ketua DPR Marzuki Alie berharap agar pimpinan KPK tak ragu-ragu untuk berdiri tegak dan menunjukkan bahwa lembaganya independen dalam memberantas korupsi. Independensi ini termasuk dengan memberikan keleluasaan sepenuhnya dalam menyidik siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
"Pentingnya konferensi internasional ini untuk mengawal dan memastikan adanya independensi dari tiap lembaga antikorupsi," ujar kader Partai Demokrat ini.
Untuk itu, kewenangan lembaga KPK tidak boleh diperlemah. Segala dukungan baik berbentuk legislasi maupun perangkat aturan lainnya juga tak boleh berkurang. "Jangan ada usaha-usaha memperlemahkewenangan KPK. Perlu dilengkapi dengan perangkat aturan lainnya agar korupsi ini berkurang, tidak seperti patah tumbuh hilang berganti," kata Marzuki.
Sementara itu Country Director UNDP Indonesia, Beate Trankmann mengatakan, alasan dipilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi internasional karena dinilai mempunyai pengalaman banyak. Terutama dalam memberantas korupsi, sekalipun KPK baru didirikan pada 2003.
"Indonesia punya pengalaman kaya, KPK didirikan 2003, ada kerangka regulasi dan legislatif yang bisa dipelajari. Dan selama ini KPK kami pandang sudah berfungsi dengan baik," ujar Beate.