Dua belas Kementerian/Lembaga menandatangani nota kesepahaman rencana aksi bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemen ESDM, Kemenhut, KLH, Komnas HAM, dan KPK adalah kementerian/lembaga yang ikut menandatangani NKB.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penandatanganan NKB adalah bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor kehutanan. “Diharapkan dapat mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan,” katanya dalam siaran pers, Senin (11/3).
Berdasarkan pemantauan terhadap implementasi saran perbaikan yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sejak 2011, KPK menganggap upaya perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kehutanan belum cukup. Abraham mengungkap sejumlah permasalahan mendasar yang harus diselesaikan.
Pertama, terkait harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kedua, inisiatif percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berkepastian dan berkeadilan. Ketiga, resolusi konflik agraria yang didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan hak asasi manusia atas kawasan hutan.
Permasalahan tersebut, menurut Abraham, harus diselesaikan secara terintegrasi dan perlu mendapat dukungan, serta sinergi dari seluruh elemen Kementerian/Lembaga. KPK menilai sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, mengingat luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai 128 juta hektar.
Tekanan populasi yang mencapai 240,271 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,13 persen, ditambah rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,2 persen/tahun mengakibatkan konflik penggunaan ruang. Sisa wilayah darat non kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain, sehingga berpeluang terjadi tumpang tindih.
Akibat tumpang tindih, sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini tidak hanya menyebabkan terganggunya kehidupan bangsa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi juga pada komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi.
Oleh karena itu, KPK berharap penandatanganan NKB dapat menjadi pijakan untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola Kehutanan di Indonesia. “Sehingga, pada akhirnya hutan sebagai sumber daya dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” tutur Abraham.
Penandatanganan NKB merupakan tindak lanjut dari seminar dan lokakarya yang diselenggarakan KPK pada akhir 2012. Semiloka ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian KPK pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kementerian Kehutanan pada 2010 tentang sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.
Sementara itu, Direktur Konservasi Kawasan Kemhut, Bambang Dahono Aji, di Jakarta, Senin, mengatakan kendala pengukuhan kawasan hutan untuk konservasi yang selalu berkaitan dengan kepentingan umum ini ada di lapangan. "Perencanaan makro terkadang tidak selalu sama dengan kondisi mikro di lapangan," katanya.
Menurut dia, kendala penetapan tata batas kawasan hutan konservasi yang lebih banyak ditemui di tingkat mikro tersebut dikarenakan perbedaan data saat pembuatan tata batas dengan kenyataan di lapangan.
"Kadang data awal yang diperoleh tidak selengkap saat data dilihat di lapangan, seperti apa yang terjadi dengan Taman Nasional Gunung Halimun. Penyelesaiannya harus arif dan bijak, mempertimbangkan dari aspek hukum hingga ekonomi," ujar dia.
Untuk alasan itu, menurut dia, NKB tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia yang ditanda tangani 12 Kementerian/Lembaga dilakukan dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah.
Presiden SBY yang turut menyaksikan penandatangan, menyambut baik inisiatif KPK dalam mendorong NKB. Potensi penyimpangan dan korupsi masih dapat terjadi karena adanya celah dalam aturan hukum terkait kehutanan. "UKP4 saya juga berharap aktif mengawasi, yang melanggar ditindak tegas jangan ragu-ragu," tegasnya.