“Kami usulkan ada satgas khusus KPK yang mengurus korupsi di sumber daya alam," kata Muslim. Keberadaan satgas diharapkan membuat KPK fokus terhadap korupsi ini. Harapannya KPK bisa secara tegas mengatakan sedang berperang melawan mafia kehutanan.
Koalisi, kata Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho, juga merekomendasikan agar KPK menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menjerat aktor korupsi kehutanan. Ia mengatakan, KPK akan mempelajari hasil evaluasi yang diberikan oleh koalisi.
“Pihak KPK berjanji mempelajari ini. KPK menyatakan kasus yang kita sampaikan masih dalam tahap penindakan, sehingga nama-nama ada bisa terkait dalam kasus yang tengah ditangani,” ujar Emerson seusai bertemu, tiga pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan adanya pertemuan antara pimpinannya dengan koalisi anti mafia kehutanan. Ia mengapresiasi masukan dari koalisi menyangkut dibentuknya satgas khusus di tubuh penyidik atau penuntut umum KPK menangani kasus korupsi di sektor SDA.
Namun, lanjut Johan, masukan pembentukan satgas tersebut belum bisa dilakukan saat ini lantaran jumlah personil penyidik dan penuntut umum KPK masih terbatas. Ia memastikan, korupsi di sektor SDA merupakan salah satu bagian dari rencana strategi lima tahunan lembaganya.
“Dalam renstra KPK lima tahun ke depan salah satunya itu (penanganan) korupsi di sektor SDA,” pungkasnya.