Selain itu, sistem birokrasi perizinan di Indonesia yang buruk mengakibatkan asing menempuh jalur back office dengan cara menyuap pejabat daerah untuk mempermudah proses perizinan.
Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, membenarkan tindakan KPK yang lamban dalam menyikapi kasus korupsi di pertambangan. Padahal, kerugian negara yang disebabkan dalam korupsi pertambangan jauh lebih besar ketimbang kasus korupsi anggaran.
"Korupsi sektor pertambangan akan mengakibatkan kerugian negara yang lebih besar ketimbang sektor anggaran," kata Dani.
Menurutnya, lambannya gerakan KPK dalam mengatasi kasus korupsi sektor pertambangan dikarenakan lembaga itu tidak memiliki instrumen untuk mengusut kasus korupsi sektor pertambangan. Selama ini, KPK hanya mendalami modus-modus dan cara penindakan kasus di anggaran sehingga kasus korupsi pertambangan tidak disentuh.
Anggapan lain yang dikemukakan oleh Dani adalah karena KPK tidak menjadikan sektor pertambangan menjadi sektor prioritas untuk kasus korupsi. Hasilnya, KPK seolah acuh tak acuh pada korupsi pertambangan.
Selain sektor pertambangan, Dani mencatat KPK juga tak berani menindaklanjuti kasus korupsi perbankan dan pajak. Padahal, korupsi perbankan maupun pajak juga menjadi sektor yang merugikan negara lebih besar ketimbang sektor anggaran.
Buktinya, kasus korupsi pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Tambunan ditutup oleh KPK. Sementara perusahaan-perusahaan asing yang diyakini melakukan korupsi pajak pada kasus Gayus Tambunan tidak disentuh sama sekali.