Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) justru menilai langkah KPK dalam pencegahan potensi korupsi di BUMN masih lemah. Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan, BUMN proyek-proyek besar di perusahaan negara, selalu menjadi incaran partai politik.
“Untuk mengetahui dimana celah dan hubungan partai politik sehingga menjadikan BUMN ini sebagai sapi perahan, perlu dilakukan evaluasi oleh KPK untuk perbaikan dan pencegahan ke depan,” terang Yuna.
Seperti diketahui, pada 26 Mei lalu, Kementerian BUMN dan KPK sepakat memperluas ruang lingkup kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di perusahaan milik negara. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama itu dilakukan oleh Ketua KPK Busyro Muqaddas dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.
Dalam MoU tersebut terdapat penambahan ruang lingkup kerja sama meliputi, Penertiban Barang Milik Negara dan Aset Tetap, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dan Studi Prakarta Anti Korupsi.
Dengan demikian lingkup kesepakatan kerja sama yang baru meliputi lima aspek, yaitu Permintaan Akses Data dan/Informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya, Pengendalian Gratifikasi, Penertiban Barang Milik Negara dan Aset Tetap, dan Penilaian inisiatif Anti Korupsi dan Studi Prakarsa Anti Korupsi.
Ketua KPK Busyro Muqaddas menuturkan penambahan ruang lingkup Penertiban barang Milik Negara dan Aset Tetap dilakukan dalam rangka pengamanan aset negara termasuk juga aset BUMN yang belakangan ini banyak dipermasalahkan. Sedangkan penilaian inisiatif anti korupsi dan studi prakarsa anti-korupsi adalah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pemberantasan Anti Korupsi yang diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah.
“Prinsipnya kerja sama KPK dan BUMN ini lebih pada upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi dengan menjadikan ‘good corporate governance’ sebagai landasan operasional BUMN,” tandas Busyro.