Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk lebih serius membidik mafia migas yang berada di kalangan Istana Presiden terutama saat proses pembangunan kilang gas cair Donggi Senoro di Kabaupaten Banggai Sulawesi Tengah.
“Kami sudah memberikan data-data yang lengkap tentang adanya indikasi penyimpangan dalam pembangunan kilang gas Donggi Senoro,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Harian Institut Transparansi kebijakan (ITK) Arif Hidayat, dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Rabu (23/10).
Menurut Arif, indikasi keterlibatan istana dapat dirunut dari kebijakan saat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) memimpin negeri ini. Di masa akhir Jabatan SBY-JK, Wapres Jusuf Kalla bersikukuh bahwa gas Donggi Senoro harus diprioritaskan untuk kepentingan domestik dan pembangunan kilang mengutamakan kontraktor dalam negeri dan mempersoalkan proses pembangunan kilang oleh Mitsubishi sebesar US$ 2,1 miliar yang tidak ditempuh melalui tender dan dianggap terlalu mahal.
“Apalagi ada penawaran lain yang diajukan oleh PT LNG Energi Utama hanya US$ 500 juta,” jelas Arif.
Bahkan, lanjut Arif, dalam surat Wapres Jusuf Kalla Nomor 23/WP/7/2007 tanggal 7 Juli 2009 yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina, secara tegas JK menyatakan bahwa Proyek kilang Donggi Senoro tersebut ingin dilaksanakan dengan prosedur yang tidak memadai tanpa tender dengan harga terlau mahal + US$ 1,6 M yang diatas harga dewasa ini bisa sekitar US $ 1 M.
“Hal tersebut sangat merugikan Negara dan Saudara akan menanggung akibat hukumnya apabila dilaksanakan,” ujar Arif mengikuti isi surat JK tersebut.
Bukan itu saja, JK sudah menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden SBY dan SBY menyetujui kebijakan yang disampaikan JK, “Hal tersebut sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau menyetujui kebijakan tersebut, sesuai laporan saya kepada Bapak Presiden terlampir untuk saudara ketahui,” sebut Arif mengutip surat JK yang cukup keras tersebut.