"Prinsipnya dalam menjalankang fungsi trigger mechanism tersebut KPK akan memfasilitasi dan membantu jika ada kendala bagi aparat penegak hukum lain dalam penyidikan atau penuntutan," kata Febri, Jumat (13/7/2018). Baca Juga: KPK Sebut OTT Kepala Daerah Sebagai Sebuah Tragedi
Korupsi mengkhawtirkan
Para mantan pimpinan KPK buka suara terkait maraknya berbagai kasus korupsi yang terjadi selama ini. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengatakan, kasus rasuah saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, sehingga harus ada kerja sama antar lembaga penegak hukum.
“KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua. Termasuk kepala negara,” kata Zulkarnain saat dihubungi, kemarin.
Menurut Zul, sapaan Zulkarnain, sebagai kepala negara Presiden Jokowi harus secara serius memperhatikan persoalan ini karena tidak dapat hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan KPK. Menurutnya, penangkapan atau penanganan perkara yang selama ini dilakukan KPK hanya sebagian kecil dari banyaknya dugaan tindak korupsi yang terjadi.
“Maka pencegahan itu, eksekusi perbaikannya harus bekerja sama dengan presiden, dengan kementerian lembaga terkait. Yang bisa menekan itu Presiden. KPK sulit menekan itu kecuali, yang sudah bermasalah pidananya, cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK), baru bisa,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad dalam sejumlah kesempatan menyatakan masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di sektor tertentu. Samad sepertinya lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan pangan.
Berbeda pendapat dengan Samad, eks pimpinan KPK lainnya Bibit Samad Rianto berpendapat sektor korupsi tidak hanya di pertanian, tetapi juga di segala sektor baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Pernyataan Abraham Samad itu ya itu pengamatan dia. Kalau menurut saya, semua bidang itu ada korupsinya, cuma saja ada yang mencuat ke permukaan ada yang nggak. Ada yang ketangkep karena sial, ada yang nggak,” kata pensiunan jenderal polisi ini.