Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember telah resmi ikut andil dalam berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dikirimkan ke rubrik Klinik Hukumonline. Kemitraan ini sudah berjalan sejak 25 Februari 2019 dengan ditandatanganinya Perjanjian Mitra Klinik Hukumonline oleh Bayu Dwi Anggono selaku Direktur PUSKAPSI dengan Amrie Hakim selaku Direktur Pemberitaan dan Konten Hukumonline.
Sebagai Mitra Klinik Hukumonline, dalam rentang waktu satu bulan PUSKAPSI akan menjawab 4 pertanyaan dalam kategori hukum seputar: kenegaraan, hak asasi manusia, pertanahan dan perumahan, serta bisnis dan investasi. Penjawab dari PUSKAPSI yang akan berkontribusi menjawab pertanyaan pembaca Klinik Hukumonline adalah akademisi dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
1. Totok Sudaryanto, S.H., M.S. 2. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. 3. Warah Atikah, S.H., M.Hum. 4. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M 5. Rosita Indrayati, S.H., M.H. 6. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 7. Nurul laili Fadhilah, S.H., M.H. 8. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. 9. Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.Kn. 10. Dairani, S.H., M.H. 11. Etis Cahyaning, S.H., M.H. 12. Pradana Budi, S.H., M.H. 13. Reynaldo Stefa Iglesias, S.H. 14. Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H. 15. Muhlisin, S.H. 16. Nando Yuselle Mardika, S.H. |
Sejauh ini PUSKAPSI telah menulis 4 artikel di rubrik Klinik Hukumonline, di antaranya adalah Kewajiban Capres-Cawapres Melaporkan Kepemilikan Tanah HGU dan Apakah Pengalihan Penggunaan Anggaran Termasuk Tipikor?. Selengkapnya, para pembaca dapat melihat artikel-artikel hasil jawaban dari PUSKAPSI di sini.
Dengan bergabungnya PUSKAPSI menjadi mitra Klinik Hukumonline, besar harapan masyarakat akan semakin melek hukum dengan semakin luasnya jangkauan edukasi yang diberikan oleh para dosen dan peneliti dari PUSKAPSI melalui jawaban-jawaban yang diberikan, khususnya dalam bidang ketatanegaraan. Selain itu, Hukumonline juga mendukung komitmen dari PUSKAPSI untuk terus memberikan sumbangsih melalui pemikiran dan pengkajian yang berakar pada pancasila dan konstitusi Indonesia.
Direktur PUSKAPSI Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyambut baik kerja sama ini. Ia percaya bahwa kerja sama ini akan membawa manfaat baik bagi PUSKAPSI hingga masyarakat umum. “Bagi Puskapsi kemitraan ini diyakini akan membawa manfaat mengingat peneliti-peneliti Puskapsi akan mempunyai saluran baru untuk menyampaikan ide dan gagasannya utamanya terkait persoalan-persoalan konkret terkait hukum dan konstitusi yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan keseharian,” katanya kepada hukumonline.com.
Bayu menuturkan, gagasan konstitusionalisme modern saat ini telah diarahkan bagaimana menjadikan konstitusi menjadi konstitusi yang hidup (the living constitution) sehingga dapat menjawab persoalan konkret di bidang hukum dan kenegaraan yang dihadapi oleh masyakarat. Program klinik hukum yang dikelola oleh hukumonline pada dasarnya adalah bagian dari upaya menjadikan konstitusi Indonesia menjadi konstitusi yang hidup yang dapat menjawab berbagai masalah konkret di bidang hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
Selain itu, melalui klinik hukum ini PUSKAPSI juga menyakini akan dapat secara efektif digunakan sarana melakukan sosialisasi nilai-nilai konstitusi sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar konstitusi masyarakat. “Diyakini efektif karena Hukumonline adalah situs terbesar di bidang hukum dengan jumlah pembaca yang besar sehingga jawaban-jawaban peneliti PUSKAPSI atas pertanyaan hukum masyakarat tidak hanya akan dibaca pihak yang bertanya melainkan juga pembaca Hukumonline secara keseluruhan,” katanya.
PUSKAPSI merupakan lanjutan dan pengembangan dari pusat pengkajian bernama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember (PKK FH UNEJ). Lembaga yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 2014 ini memiliki peneliti para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta mitra peneliti dari luar Universitas Jember dan didukung oleh tenaga administratif.
PUSKAPSI memiliki tujuan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara responsif bersumbangsih terhadap kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia melalui pemikiran dan pengkajian yang berakar pada pancasila dan konstitusi Indonesia.
Selain aktif menjalankan berbagai kegiatannya, kerja sama dengan mitra yang telah dilakukan oleh PUSKAPSI selama ini adalah meliputi kerjasama dengan berbagai lembaga negara dan pemerintahan antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta lembaga lainnya di luar lembaga negara dan pemerintahan seperti halnya Hanns Seidel Foundation, dan sebagainya.