Edi Sutrisno Direktur Eksekutif TuK INDONESIA menegaskan bahwa bank-bank yang memberikan kredit ini harus segera memperbaiki kebijakannya dan menyelaraskan kebijakan mereka dengan aturan Taksonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saat ini sektor pertambangan batu bara masih masuk ke dalam klasifikasi kuning atau tidak membahayakan dalam taksonomi tersebut, padahal pada prakteknya pertambangan industri menyebabkan dampak sosial-lingkungan yang besar secara global.” tukas Edi.
Menanggapi temuan ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa “Lembaga keuangan yang seharusnya menjadi motor utama dalam mitigasi perubahan iklim melalui pembiayaan ke sektor energi bersih dan berkelanjutan, ternyata masih terjebak pada keuntungan jangka pendek pendanaan sektor ekstraktif. Jangan sampai harga komoditas yang sedang tinggi dimanfaatkan bank untuk cuci tangan dari tanggung jawab lingkungan hidup. Bank sebaiknya segera beralih dari sektor ekstraktif, sebelum ditinggal oleh nasabah dan investor yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang lestari”.
Dirilisnya data baru ini juga menyusul diterbitkannya Laporan Keterlibatan dalam Complicity in Destruction IV oleh Asosiasi Masyarakat Adat Brasil (APIB) dan anggota koalisi Forests & Finance: Amazon Watch, yang menunjukkan bagaimana perusahaan tambang dan investor internasional mendorong pelanggaran hak adat dan mengancam masa depan ekosistem Amazon. Forests & Finance merupakan inisiatif koalisi organisasi riset dan kampanye, meliputi: Rainforest Action Network (RAN), TuK INDONESIA, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, BankTrack, Sahabat Alam Malaysia, dan Friends of the Earth US. Kumpulan data dengan sistem sumber data terbuka ini mudah dicari dan tersedia di situs web Forests & Finance [4] yang sudah terlebih dahulu memuat kumpulan data komprehensif tentang aliran dana kepada perusahaan komoditas yang berisiko terhadap hutan di negara dengan hutan hujan tropis.