Kontras menginginkan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti penggusuran yang dilakukan untuk melayani kepentingan ekonomi dan investasi.
"HAM jangan direduksi oleh negara misalnya untuk kepentingan ekonomi. Itu eufemisme (penghalusan) untuk menghilangkan persoalan yang sebenarnya," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Rabu.
Menurut Haris Azhar, tidak selayaknya negeri ini memiliki mentalitas "gembel" dalam investasi yaitu menerima seluruh investor dengan tangan terbuka hanya demi pembangunan infrastruktur.
Dia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terburu-buru dan dilakukan secara masif pada saat ini merupakan bentuk "cuci otak" yang tidak berpihak kepentingan rakyat.
"Seharusnya investasi sosial yang dibangun," katanya dan menambahkan, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan paradigma membangun masyarakat secara bersama-sama dan bukan hanya untuk kepentingan investor.
Ia mengemukakan, di Indonesia juga masih belum ada mekanisme yang jelas dan dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah misalkan mereka dirugikan oleh proyek dampak investasi-infrastruktur di daerah mereka.
Padahal, Haris menegaskan tugas pemerintah untuk memastikan adanya skema pemulihan bila ada pelanggaran terhadap mereka yang termarjinalkan.
"Investasi model begini yang tidak melibatkan rakyat banyak dan dipaksakan dalam waktu dekat untuk masuk sebanyak mungkin adalah berbahaya karena masyarakat menjadi tidak punya ruang untuk memperdebatkan mana investasi yang cocok dan mana yang tidak," katanya.
Koordinator Kontras mencontohkan investasi Blok Masela yang didengung-dengungkan akan memberikan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu orang, tetapi pemerintah juga perlu memastikan apakah ratusan ribu pekerjaan itu bisa diserap oleh warga lokal atau malah diambil oleh pendatang yang akan menghasilkan masalah akulturasi dan asimilasi.
"HAM jangan direduksi oleh negara misalnya untuk kepentingan ekonomi. Itu eufemisme (penghalusan) untuk menghilangkan persoalan yang sebenarnya," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Rabu.
Menurut Haris Azhar, tidak selayaknya negeri ini memiliki mentalitas "gembel" dalam investasi yaitu menerima seluruh investor dengan tangan terbuka hanya demi pembangunan infrastruktur.
Dia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terburu-buru dan dilakukan secara masif pada saat ini merupakan bentuk "cuci otak" yang tidak berpihak kepentingan rakyat.
"Seharusnya investasi sosial yang dibangun," katanya dan menambahkan, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan paradigma membangun masyarakat secara bersama-sama dan bukan hanya untuk kepentingan investor.
Ia mengemukakan, di Indonesia juga masih belum ada mekanisme yang jelas dan dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah misalkan mereka dirugikan oleh proyek dampak investasi-infrastruktur di daerah mereka.
Padahal, Haris menegaskan tugas pemerintah untuk memastikan adanya skema pemulihan bila ada pelanggaran terhadap mereka yang termarjinalkan.
"Investasi model begini yang tidak melibatkan rakyat banyak dan dipaksakan dalam waktu dekat untuk masuk sebanyak mungkin adalah berbahaya karena masyarakat menjadi tidak punya ruang untuk memperdebatkan mana investasi yang cocok dan mana yang tidak," katanya.
Koordinator Kontras mencontohkan investasi Blok Masela yang didengung-dengungkan akan memberikan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu orang, tetapi pemerintah juga perlu memastikan apakah ratusan ribu pekerjaan itu bisa diserap oleh warga lokal atau malah diambil oleh pendatang yang akan menghasilkan masalah akulturasi dan asimilasi.