Pemerintahan sekarang belum bisa memastikan apakah akan memperpanjang kontrak Freeport atau tidak karena kontrak baru akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Namun demikian, tanpa perpanjangan kontrak pun, side letter (aturan pendamping)yang baru dengan PT Freeport Indonesia bisa ditandatangani.
Menteri ESDM Jero Wacik mengingatkan bahwa jika terdapat rencana perpanjangan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, side letter tak bisa ditandatangani kedua pihak. “Kalau mereka minta perpanjangan kontrak, tidak bisa. Ya asal tak ada permintaan (perpanjangan kontrak), itu (side letter, red) boleh,” kata Wacik di Jakarta, Jumat (5/7).
Sebelumnya, Wacik telah menegaskan bahwa terlepas dari akan ada atau tidaknya perpanjangan kontrak Freeport, pemerintah tak mau bernegosiasi soal kebijakan ekspor mineral. Ia menekankan, ekspor mineral mentah tetap dilarang. Penentuan ambang batas kadar konsentrat mineral dalam insentif yang akan dikeluarkan pun tak bisa dinegosiasikan. Hanya saja, Wacik mengatakan bahwa tarif bea keluar akanturun.
"Ekspor mentah tetap tidak boleh, jadi harus diolah. Sekarang dia punya konsentrat yang sudah diolah, itu yang dia minta dibolehkan ekspor dulu sementara smelternya belum jadi," ungkap Wacik.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan ketat melakukan pengawasan. Wacik mengatakan, pengawasan tu dilakukan lewat pihak ketigayang ditunjuk pemerintah. Pengawas itu akan melaporkan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan. Perkembangan itu menentukan apakah nanti uang jaminan yang disetorkan perusahaan bisa diambil atau tidak.
"Kita akan menunjuk suatu perusahaan untuk mengawasi sehingga dia independen. Kalau nanti sudah selesai smelternya, dia melaporkan progressnya berapa persen. Uang jaminan yang disetor baru akan diambil jika perusahaan wanprestasi, atau gagal membangun smelter,” katanya.
Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan komitmen dari Freeport untuk membangun smelter sendiri. Ia menambahkan, Freeport pun sudah bersedia memberi uang jaminan sebesar AS$115 juta sebagai jaminan keseriusan mereka untuk membangun smelter itu. Pembangunan tersebut, menurut Chairul, akan segera dikerjakan dengan target penyelesaian tahun 2017.
Nantinya, karena kapasitas masih memungkinkan untuk mengolah produksi Newmont, Newmont akan ikut memberikan bijih mineral ke pabrik tersebut. Karena itu, Chairul menyatakan, Newmont juga diharuskan membayar garansi pembangunan smelter sebesar AS$25 juta. Bank guarantee yang diminta pemerintah sebetulnya sebesar 5% dari nilai proyek.
Sebagai timbal baliknya, baik Freeport maupun Newmont sama-sama meminta beberapa hal untuk dinegosiasikan terkait kontrak karya. Pemerintah dengan Freeport dan Newmont masing-masing akan membuat side letter di samping kontrak karya yang saat ini masih berlaku.
Sayangnya, Chairul enggan menyebutkan apa saja yang menjadi isi side letter itu. Ia hanya mengisyaratkan bahwa aturan tambahan itu termasuk membahas masalah divestasi dan masalah jangka panjang lainnya. Pasalnya, Chairul menegaskan bahwa selama PT Freeport belum menyepakati substansi yang ada di UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Selama mereka belum menyetujui dan menyepakati kesepakatan yang berbasis kepada UU minerba dan PP No. 9 Tahun 2012, itu tidak bisa kita tandatangani,” tutur pria yang disapa CT ini.
Sebaliknya, lanjut Chairul, jika PT Freeport sepakat dengan apa yang ada dalam UU Minerba dan PP No. 9 Tahun 2012, maka side letter bisa dilakukan. Senada dengan Wacik, Chairul juga mengatakan bahwa, perpanjangan kontrak bukanlah kewenangan pemerintahan sekarang, melainkan pemerintahan yang ada pada tahun 2021 mendatang, atau tepat kontrak Freeport berakhir.
Menteri ESDM Jero Wacik mengingatkan bahwa jika terdapat rencana perpanjangan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, side letter tak bisa ditandatangani kedua pihak. “Kalau mereka minta perpanjangan kontrak, tidak bisa. Ya asal tak ada permintaan (perpanjangan kontrak), itu (side letter, red) boleh,” kata Wacik di Jakarta, Jumat (5/7).
Sebelumnya, Wacik telah menegaskan bahwa terlepas dari akan ada atau tidaknya perpanjangan kontrak Freeport, pemerintah tak mau bernegosiasi soal kebijakan ekspor mineral. Ia menekankan, ekspor mineral mentah tetap dilarang. Penentuan ambang batas kadar konsentrat mineral dalam insentif yang akan dikeluarkan pun tak bisa dinegosiasikan. Hanya saja, Wacik mengatakan bahwa tarif bea keluar akanturun.
"Ekspor mentah tetap tidak boleh, jadi harus diolah. Sekarang dia punya konsentrat yang sudah diolah, itu yang dia minta dibolehkan ekspor dulu sementara smelternya belum jadi," ungkap Wacik.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan ketat melakukan pengawasan. Wacik mengatakan, pengawasan tu dilakukan lewat pihak ketigayang ditunjuk pemerintah. Pengawas itu akan melaporkan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan. Perkembangan itu menentukan apakah nanti uang jaminan yang disetorkan perusahaan bisa diambil atau tidak.
"Kita akan menunjuk suatu perusahaan untuk mengawasi sehingga dia independen. Kalau nanti sudah selesai smelternya, dia melaporkan progressnya berapa persen. Uang jaminan yang disetor baru akan diambil jika perusahaan wanprestasi, atau gagal membangun smelter,” katanya.
Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan komitmen dari Freeport untuk membangun smelter sendiri. Ia menambahkan, Freeport pun sudah bersedia memberi uang jaminan sebesar AS$115 juta sebagai jaminan keseriusan mereka untuk membangun smelter itu. Pembangunan tersebut, menurut Chairul, akan segera dikerjakan dengan target penyelesaian tahun 2017.
Nantinya, karena kapasitas masih memungkinkan untuk mengolah produksi Newmont, Newmont akan ikut memberikan bijih mineral ke pabrik tersebut. Karena itu, Chairul menyatakan, Newmont juga diharuskan membayar garansi pembangunan smelter sebesar AS$25 juta. Bank guarantee yang diminta pemerintah sebetulnya sebesar 5% dari nilai proyek.
Sebagai timbal baliknya, baik Freeport maupun Newmont sama-sama meminta beberapa hal untuk dinegosiasikan terkait kontrak karya. Pemerintah dengan Freeport dan Newmont masing-masing akan membuat side letter di samping kontrak karya yang saat ini masih berlaku.
Sayangnya, Chairul enggan menyebutkan apa saja yang menjadi isi side letter itu. Ia hanya mengisyaratkan bahwa aturan tambahan itu termasuk membahas masalah divestasi dan masalah jangka panjang lainnya. Pasalnya, Chairul menegaskan bahwa selama PT Freeport belum menyepakati substansi yang ada di UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Selama mereka belum menyetujui dan menyepakati kesepakatan yang berbasis kepada UU minerba dan PP No. 9 Tahun 2012, itu tidak bisa kita tandatangani,” tutur pria yang disapa CT ini.
Sebaliknya, lanjut Chairul, jika PT Freeport sepakat dengan apa yang ada dalam UU Minerba dan PP No. 9 Tahun 2012, maka side letter bisa dilakukan. Senada dengan Wacik, Chairul juga mengatakan bahwa, perpanjangan kontrak bukanlah kewenangan pemerintahan sekarang, melainkan pemerintahan yang ada pada tahun 2021 mendatang, atau tepat kontrak Freeport berakhir.