Ali menyebut beberapa pelanggaran dimaksud adalah tidak transparan, karena perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan di SBM ITB yang dibuat Rektor ITB tidak terbuka, proses pengambilan kebijakan berlangsung secara tertutup, tidak partisipatif. Sebab, kebijakan perubahan di SBM ITB dilakukan secara sepihak oleh Rektor ITB tanpa melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk melibatkan dosen-dosen SBM sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai pihak yang terdampak.
Adapun Tim Transisi dan Transformasi SBM ITB baru dibentuk setelah ada reaksi luar biasa dari berbagai pihak. Hal tersebut juga dinilai tidak jelas apakah hasil rekomendasi Tim yang dibentuk Rektor ITB tersebut digunakan atau diabaikan. Bahkan, orang tua mahasiswa sebagai pihak yang terdampak tidak pernah dipedulikan, tidak pernah diajak bicara bahkan tidak mau berdialog.
Pelanggaran selanjutnya adalah tidak akuntabel karena perubahan kebijakan yang dibuat Rektor ITB ternyata menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan merugikan mahasiswa SBM ITB yakni menurunnya mutu pendidikan. Rektor ITB telah memberlakukan kebijakan yang belum jelas, padahal hasil dari Tim Transisi dan Transformasi belum dikaji dan diputuskan.
“Lalu, tidak Nirlaba karena kebijakan Rektor ITB yang menurunkan pagu anggaran pendidikan di SBM ITB tahun 2022 menjadi Rp 94,5 miliar dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 103 miliar, tidak efisien dan tidak efekif mencapai standar kualitas pendidikan di SBM sesuai standar internasional AACSB.”
Karena tak kunjung ditanggapi, Ali mengaku pihaknya telah meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia, untuk terlibat menyelesaikan permasalahan yang ada di SBM ITB.
Atas permintaan tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meminta Rektor ITB untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di SBM ITB. Akan tetapi, perintah Mendikbudristek tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Rektor ITB. Mendikbudristek sesuai dengan tugas dan wewenangnya seharusnya mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di SBM ITB.
Untuk itu, dengan tekad menjaga dan memajukan kualitas pendidikan di SBM ITB, maka Forum Orang Tua Mahasiswa SBM mengajukan somasi secara terbuka kepada Rektor ITB, MWA ITB, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di SBM ITB. Caranya, dengan menyampaikan penjelasan secara resmi kepada orang tua mahasiswa SBM ITB dan juga kepada publik mengenai rencana dan tahapan penyelesaiannya.