Dalih kelompok pasifisme itu diakui instrumen HAM internasional dan masuk dalam kategori kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Paling penting, Donny mengingatkan rekrutmen komcad tidak boleh menggunakan manipulasi dan intimidasi.
Ketua Badan pengurus Centra Initiative, Al Araf, menilai banyak masyarakat yang tidak mengetahui UU PSDN karena pembahasan beleid itu minim partisipasi dan penyerapan aspirasi publik. Pemerintahan yang baik seharusnya bertanya kepada publik tentang aturan legislasi yang mengatur hubungan negara dan warganya.
“UU PSDN dibahas ketika tahun politik dalam tensi yang tinggi, sehingga kepentingan politiknya juga tinggi,” paparnya.
Al menegaskan deklarasi perang oleh pemerintah tidak selalu berhubungan dengan kepentingan rakyat. Perang hanya kelanjutan dari aksi politik dengan cara lain. Padahal penyelesaian masalah tidak selalu dengan cara perang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan mulai dari dialog, negosiasi, dan tindakan non kekerasan lain.
Pria yang disapa Aal itu berpendapat negara perlu memberikan pilihan kepada warga negara yang menolak penggunaan kekuatan mematikan dalam menyelesaikan masalah. Misalnya diberikan alternatif pilihan seperti kerja sosial membersihkan RS dan fasilitas umum.
“Hal ini berkaitan dengan prinsip consentius objection yakni hak menolak warga untuk menggunakan instrumen yang mematikan yang bagian dari prinsip kardinal dalam HAM,” kata dia.
Sayangnya, UU PSDN tidak menghormati prinsip tersebut karena tidak memasukan prinsip kardinal. Ironisnya, UU PSDN malah memberikan sanksi pidana bagi warga yang menolak mobilisasi dan keluar dalam pelatihan komcad.