Komnas HAM mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat museum HAM terkait puncak peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember.
"Sebetulnya akan kita singgung, namun bukan disinggung soal museumnya tetapi bagaimana ada cara atau mekanisme untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam memperkenalkan prinsip-prinsip HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nur Khoiron saat dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan apabila nanti ada museum HAM itu, maka bisa dijadikan salah satu tempat belajar kita bersama untuk mengkaji, belajar atau saling berdialog terkait kemajuan HAM di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Khoiron juga menyatakan pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo mendorong wali kota/bupati untuk terlibat memajukan dan menegakkan HAM dengan berbagai kebijakan pembangunan agar tercipta kota yang ramah HAM.
"Itu salah satu yang ingin kami sampaikan kepada presiden dalam memperingati Hari HAM Sedunia (10/12)," katanya.
Dengan cara seperti itu, kata dia, presiden juga bisa menyebarkan dan mengimplementasikan norma-norma HAM bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat bawah seperti kabupaten/kota.
"Pertimbangannya adalah peran penting dari bupati/wali kota, kalau dia punya komitmen kuat, maka dampaknya akan terasa langsung kepada warganya dan betul-betul dinikmati," tuturnya.
Sementara itu, kata Khoiron, puncak peringatan Hari HAM Sedunia di Indonesia baru akan dilakukan pada Jumat (11/12).
"Karena hari ini ada pilkada dan juga Hari Korupsi Internasional, maka hari korupsinya ditunda besok (10/11) sedangkan hari HAM jadi tanggal 11 Desember. Jadwal dari istana yang menyatakan begitu," ujarnya.
"Sebetulnya akan kita singgung, namun bukan disinggung soal museumnya tetapi bagaimana ada cara atau mekanisme untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam memperkenalkan prinsip-prinsip HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nur Khoiron saat dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan apabila nanti ada museum HAM itu, maka bisa dijadikan salah satu tempat belajar kita bersama untuk mengkaji, belajar atau saling berdialog terkait kemajuan HAM di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Khoiron juga menyatakan pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo mendorong wali kota/bupati untuk terlibat memajukan dan menegakkan HAM dengan berbagai kebijakan pembangunan agar tercipta kota yang ramah HAM.
"Itu salah satu yang ingin kami sampaikan kepada presiden dalam memperingati Hari HAM Sedunia (10/12)," katanya.
Dengan cara seperti itu, kata dia, presiden juga bisa menyebarkan dan mengimplementasikan norma-norma HAM bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat bawah seperti kabupaten/kota.
"Pertimbangannya adalah peran penting dari bupati/wali kota, kalau dia punya komitmen kuat, maka dampaknya akan terasa langsung kepada warganya dan betul-betul dinikmati," tuturnya.
Sementara itu, kata Khoiron, puncak peringatan Hari HAM Sedunia di Indonesia baru akan dilakukan pada Jumat (11/12).
"Karena hari ini ada pilkada dan juga Hari Korupsi Internasional, maka hari korupsinya ditunda besok (10/11) sedangkan hari HAM jadi tanggal 11 Desember. Jadwal dari istana yang menyatakan begitu," ujarnya.