RUU tentang Pertembakauan terus dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sejumlah pemangku kepentingan terus dimintakan saran dan masukan dalam rangka kelanjutan RUU ini. Namun, Komnas HAM justru meminta agar RUU Pertembakauan tak dimasukan dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2014.
“Kami mendesak Baleg DPR untuk tidak menjadikan pembahasan RUU Pertembakauan sebagai prioritas Prolegnas 2014,” ujar Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah di Gedung DPR, Rabu (11/12).
Menurut Rochiatul, Komnas HAM telah menerima sejumlah laporan pengaduan dari berbagai elemen masyarakat seperti kalangan mahasiswa, korban produk tembakau, aktivis pengendalian terbakau serta organisasi peduli kesehatan berkaitan dengan dampak buruk yang dihasilkan tembakau, khususnya rokok.
Seperti diketahui, RUU Pertembakauan sudah berlangsung beberapa kali masa sidang. Pembahasan di tingkat Panja Baleg kerap menuai perdebatan. Bukan itu saja, dalam sidang paripurna akhir Desember 2012, sejumlah anggota dewan meminta agar RUU Pertembakauan tidak masuk dalam Prolegnas 2013. Mereka adalah anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Sumarjati Arjoso, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno, dan Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo.
Roichatul mengatakan, sejumlah elemen masyarakat menyesalkan munculnya RUU Pertembakauan. Padahal dampak tembakau sudah bertentangan dengan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Ia merujuk Pasal 113 ayat (2) yang menyatakan, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaanya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.
Menurutnya, segala jenis zat adiktif khususnya produk tembakau harus mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah termasuk produksi, distribusi, iklan dan sponsorship. Hal itu sejalan dengan dengan pandangan Komnas HAM yang bertitik tolak pada perlindungan hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dari dampak buruk tembakau.
“Hal ini penting untuk melindungi generasi kini dan akan datang dari dampak buruk tembakau dan produk tembakau seperti rokok yang sudah tidak terbantahkan sifat merusaknya,” ujarnya.
Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari mengamini pandangan Komnas HAM. Dia mengatakan, keberadaan RUU Pertembakauan bisa berdampak pada kehidupan petani tembakau. Menurutnya, RUU Pertembakauan dapat dilanjutkan sepanjang dipersiapkan transisi profesi bagi petani tembakau di daerah.
“Jangan asal menghentikan (profesi petani, red) itu kan kurang ajar. Di mana kemanusiaannya, membela kesehatan tapi mematikan orang lain. Seperti juga tidak sehat. Jadi saya menuntut transisi profesi. Kalau tidak siap transisi profesi tidak usah dimasukan dalam Prolegnas 2014,” ujar politisi PDIP itu.
Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusuma mempersilakan masyarakat memberi masukan terkait RUU Pertembakauan. Menurutnya permintaan Komnas HAM masih berupa masukan yang perlu dipertimbangkan dan memerlukan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
“Itu kan masukan saja, makanya kita mau dengan dari semua pihak,” ujarnya.
Dimyati berpandangan, penolakan dari satu elemen tidak berarti bahwa Baleg lantas menghentikan pembahasan atau tidak memasukan dalam Prolegnas 2014. Baleg, kata Dimyati, tetap melakukan kajian pendalaman berdasarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Makanya kita undang Kementerian Kesehatan,” ujar anggota Komisi III itu.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, dalam rapat pleno nanti pandangan berbagai fraksi menjadi pegangan apakah akan diteruskan pembahasan dan masuk Prolegnas 2014 atau sebaliknya. “Kalau di fraksi Baleg ini menolak, maka dengan sendirinya kita drop,” pungkasnya.