Kasus yang menimpa aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, sejak awal mendapat sorotan berbagai kalangan. Mulai dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara. Perkaranya telah masuk persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan. Proses persidangan itu dipantau berbagai pihak seperti Komnas HAM dan Komisi Yudisial (KY).
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan perwakilan Komnas HAM hadir memantau persidangan Fatia-Haris. Persidangan perdana Fatia – Haris yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.
“Salah satunya untuk mendengarkan dakwaan yang diberikan kepada Fatia-Haris,” katanya Senin, (03/04/2023) kemarin.
Baca juga:
- JPU Sebut Tindakan Haris-Fatia Publikasi Riset Tanpa Konfirmasi Cemarkan Nama Baik Luhut
- Perkara Fatia-Haris Ajang Pertaruhan Penegakan Supremasi Hukum
- Kasus Fatia-Haris, ICW: Rezim Pemerintah Mengedepankan Kriminalisasi Masyarakat
Atnike mengaskan, lembaganya sejak lama memberi perhatian terhadap kasus Fatia-Haris. Komnas HAM telah mengeluarkan surat keterangan Pembela HAM sebagai bentuk perlindungan dan dukungan. Selanjutnya, Komnas HAM berencana akan hadir di persidangan untuk memberikan pandangan HAM melalui mekanisme sahabat pengadilan (amicus curiae).
Sementara langkah yang sama berupa pemantauan juga dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Juru Bicara KY, Miko Ginting, mengatakan KY memberikan atensi dan perhatian terhadap perkara Fatia-Haris. Sebelum sidang digelar KY telah berkomunikasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
“Agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim,” ujarnya.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim mengacu Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY masing-masing bernomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. Ketentuan itu mengatur setidaknya 10 hal terkait perilaku hakim. Pertama, berperilaku adil yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
“Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan,” begitu sebagian kutipan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Kedua, berperilaku jujur, yang maknanya dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Penerapannya antara lain Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
Ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
Keempat, bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
Keenam, bertanggung jawab yang bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapannya antara lain hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.
Ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.
Kedelapan, berdisiplin tinggi yang artinya taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
Kesembilan, rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
Kesepuluh, bersikap profesional yang maksudnya sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.