Ia menjelaskan dalam Bab IV halaman 119 dokumen Nota Keuangan tahun 2010 disebutkan, total anggaran Depdiknas sebesar Rp51,79 triliun. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat 1 RUU APBN 2010, total anggaran Depdiknas 2010 hanya sebesar Rp51,51 triliun. Bila diperbandingkan, kedua data tersebut memiliki nilai yang berbeda sehingga disimpulkan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp282,17 miliar yang berpotensi hilang.
Fakta ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten menyusun APBN dan terkesan menutup-nutupi informasi anggaran dan bermain-main dalam menyusun sebuah APBN sebagai produk hukum. Dengan fakta ini pula, sambungnya, Koalisi Pendidikan mengecam niat pemerintah menurunkan alokasi anggaran Depdiknas sebesar Rp10,29 triliun atau minus 16,6 persen dibanding anggaran tahun 2009 sebesar Rp62,1 triliun menjadi Rp51,79 triliun untuk tahun 2010. Penurunan anggaran ini akan sangat berimplikasi pada penurunan belanja pendidikan yang berorientasi langsung pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, ucapnya.
Potensi Korupsi
Bukan itu saja, potensi korupsi dalam anggaran pendidikan pun sangat besar mengingat buruknya tata kelola dan timpangnya relasi pada semua tingkatan institusi penyelenggara pendidikan, mulai dari Depdiknas, dinas pendidikan, sekolah, maupun perguruan tinggi. Hal ini disampaikan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan.
Menurut Ade, walau dalam rencana strategis pendidikan 2005-2009 Depdiknas menyatakan akan memprioritaskan perbaikan tata kelola pendidikan, tapi kenyataannya Depdiknas lebih banyak membuat iklan mengenai 'keberhasilan-keberhasilan' daripada membuka akses informasi maupun masukan dari masyarakat. Opini BPK terhadap laporan keuangan Depdiknas malah selalu disclaimer, katanya.
Untuk diketahui, kemarin, di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan mempertahankan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2010 sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara, yang nilainya adalah Rp51,79 triliun. Anggaran pendidikan masih masuk dalam prioritas program belanja nasional dalam RAPBN 2010. Alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Departemen Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, kata Presiden.