Kelima, kurang efektifnya putusan pengadilan. Ketika suatu putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, masalah hukum kadang tidak dapat diselesaikan secara faktual karena pelaksanaan putusan akan menghadapi banyak kendala.
Keenam, terbatasnya kualitas pelayanan publik di pengadilan. Salah stu aspek yang paling menonjol adalah keterlambatan jadwal sidang pengadilan yang dapat mencapai hitungan jam atau hari.
Dia menekankan persepsi publik yang dipaparkannya itu bersifat dinamis mengingat kinerja pengadilan dan upaya reformasi juga dinamis. Berbagai persepsi itu menurutnya mungkin belum lengkap, dan relevansinya bisa jadi berubah. Dia mengingatkan lembaga peradilan perlu lebih terbuka terhadap masukan dan secara berkala memetakan persepsi publik.
“Lembaga peradilan perlu mengarahkan setiap unit kerjanya untuk lebih peka terhadap persepsi publik dan memasukannya sebagai indikator bagi setiap tindakan atau kebijakan yang diambil,” sarannya.