Pertama, koordinasi baik pada tataran ide/konsep hingga teknis penyusunan kode etik dan prilaku hakim, sangat mungkin terjadi saling pengertian, saling memahami. Dan pada akhirnya ‘berkompromi' untuk melihat hal-hal apa saja yang dapat dirumuskan dalam kode etik dan prilaku hakim.
Kedua, koordinasi dalam penyusunan kode etik dan prilaku hakim di satu sisi akan menguntungkan para hakim, dan di sisi lain akan mereduksi prinsip independensi KY. Prinsip independensi KY secara perseorangan dan institusional sudah ditegaskan dalam Konstitusi.
Ketiga, dalam menyusun kode etik dan prilaku hakim seharusnya para pihak mendengar dan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jika hanya mendengar suara hakim-hakim MA dan MK, tanpa melibatkan atau mendengar aspirasi masyarakat, koordinasi itu menjadi elitis.
Meskipun demikian, belum jelas kapan rencana pertemuan segi tiga KY-MA-MK berlangsung. Apalagi para anggota KY baru dilantik dan tidak sedikit agenda yang hendak mereka laksanakan. Yang pasti, dalam pelantikan kemarin anggota Komisi Yudisial sudah membuat komitmen moral. Komitmen moral yang dideklarasikan ketujuh anggota KY adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Tuhan dan rakyat; bekerja dengan semangat beribadah; komitmen bersama untuk mengutamakan kejujuran, akhlak, profesionalisme, akuntabilitas dan sikap teladan kepemimpinan.
Ketujuh anggota yang sudah berkomitmen itu adalah Zainal Arifin, Irawadi Joenoes, Tahir Saimima, Prof. Chatamarrasjid, Busyro Muqoddas, Mustafa Abdullah dan Soekotjo Soeparto.