Seluruh fraksi di Komisi IV menyepakati RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) pada tingkat satu untuk segera dibawa ke paripurna. Kesepakatan itu terjadi setelah Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri di Gedung DPR, Kamis (4/7).
Raker dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Kemudian penandatanganan naskah RUU PPP.
Sebelum kesepakatan, masing-masing fraksi di Komisi IV menyampaikan pandangan akan RUU PPP. F-PDIP yang diwakili Marsanto menilai taraf hidup ekonomi petani di berbagai daerah tak menentu. Karena itu petani membutuhkan payung hukum untuk menjamin harga hasil pertanian tetap stabil di pasar.
Ia juga berharap RUU PPPtidak saja menjaga stabilitas harga hasil pertanian, tetapi juga melindungi petani. Menurutnya, perlindungan dan pemberdayaan di sektor pertanian sangat diperlukan. “Kami menyatakan menyetujui RUU PPP,” ujarnya.
Digagas dalam RUU PPP, komoditas pangan lainnya juga bisa punya Harga Perlindungan Petani (HPP) layaknya beras, gabah dan kedelai. Dengan permintaan yang meningkat, diharapkan petani bisa menikmati harga yang baik.
Beberapa produk pangan sudah ada perlindungan, misalnya beras, gabah dan kedelai sudah ada HPP. Dengan harga yang bisa menyelamatkan harga di tingkat petani.
FPKS melalui Nabil Almusawah berpendapat petani merupakan salah satu pilar ekonomi negara di sektor pangan. Sayangnya, pemberdayaan dan perlindungan petani belum ada.