Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo Gate nampaknya bukan hisapan jempol belaka. Seluruh fraksi di Komisi III DPR bersepakat membetuk Pansus Pelindo Gate. Nantinya,dalam Pansus melibatkan sejumlah komisimulai Komisi III, V, IV, IX dan XI.
“Kalau di Komisi III dapat dikatakan semua mendukung. Karena dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Kapolri kita ada kesimpulan poin kedua dibentuk Pansus Pelindo,” ujar anggota Komisi III, Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Kamis (10/9).
Dikatakan Ruhut, Pansus setidaknya akan bertugas mengawasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di bawah tampuk kepemimpinan Komjen Anang Iskandar setelah ditinggalkan Komjen Budi Waseso. Fokus Komisi III nantinya lebih kaitannya dengan korupsi.
Meski kisruh Pelindo berujung pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim menjadi Kepala BNN, penanganan kasus tersebut tetap berjalan. Menurutnya,berdasarkan pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan kasus mega skandal Pelindo tetap akan dibongkar.
“Itu kata Pak Luhut. Tetapi kawan-kawan PDIP penggagas ini, ini kita kompak, kita dukung,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi IIIlainnya, Masinton Pasaribu menambahkan pembentukan Pansus menjadi urgen ketika kasus Pelindo diduga berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Ini pula menindaklanjuti keluhan masyarakat kepada komisi. Pasalnya,mega skandal korupsi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
Dikatakan Masinton, penyidikan yang dilakukan Bareskrim terhadap pengadaan 10 unit craine sebagai pintu masuk untuk membongkar kasus yang lebih besar di Pelindo. Pasalnya,bukan tidak mungkin ada indikasi dugaan praktik pencucian uang. Atas dasar itulah Pansus ingin mengungkap kasus yang lebih besar di Pelindo.
Dengan catatan, Pansus hanya mengungkap pada ranah penyelewengan, penyimpangan dan pelanggaran hukum. Sedangkan bidang penindakan tetap dilakukan oleh Bareskrim. Yang pasti, kata Masinton, Pansus tidak akan mencampuri ranah penyidikan yang dilakukan oleh Polri agar tetap terjaga independensi penegakan hukum.
Lebih jauh,politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpendapat meskipun komisinya telah bersepakat membentuk Pansus, namun akan dibicarakan di tingkat fraksi di komisi lain. Ia sudah mulai menjalin komunikasi dengan komisi lain untuk kemudian menggolkan pembentukan Pansus yang lintas komisi itu. “Demokrat dan PDIP, bulat,” katanya.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan,kesimpulan Raker dengan Kapolri dijadikan rekomendasi dan menjadi keputusan komisi. Hanya saja Pansus sifatnya melibatkan komisi lain, maka keputusan komisi III akan menjadi usulan ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR nantinya akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus). Bila kemudian seluruh fraksi bersepakat, maka disepakati pembentukan Pansus tersebut diparipurnakan untuk menentukan anggotanya.
“Tapi Pansus ini jangan disikapi heboh-heboh banget. Karena Pansus ini memang sebuah bentuk sarana pengawasan DPR,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berpandangan,muncul dugaan adanya intervensi dalam penegakan hukum terhadap kasus Pelindo yang ditangani Bareskrim. Intervensi dilakukan oleh pihak berkepentingan politik, bisnis dan lainnya. Dengan Pansus inilah nantinya mengawal agar proses hukum yang dilakukan Bareskrim dapat terhindarkan dari kepentingan di luar hukum.
“Tapi Pansus sendiri kemudian tidak boleh ada kepentingan juga,” ujarnya.
Arsul yakin, Pansus bakal terus bergulir hingga dapat bekerja melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus Pelindo. Tentunya dapat membongkar mafia di baliknya skandal Pelindo Gate tersebut. Ia pun berharap seluruh fraksi dapat kompak membongkar dugaan mega skandal Pelindo Gate.
“Insya Allah akan bergulir, karena politik dinamis,” pungkasnya.
“Kalau di Komisi III dapat dikatakan semua mendukung. Karena dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Kapolri kita ada kesimpulan poin kedua dibentuk Pansus Pelindo,” ujar anggota Komisi III, Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Kamis (10/9).
Dikatakan Ruhut, Pansus setidaknya akan bertugas mengawasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di bawah tampuk kepemimpinan Komjen Anang Iskandar setelah ditinggalkan Komjen Budi Waseso. Fokus Komisi III nantinya lebih kaitannya dengan korupsi.
Meski kisruh Pelindo berujung pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim menjadi Kepala BNN, penanganan kasus tersebut tetap berjalan. Menurutnya,berdasarkan pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan kasus mega skandal Pelindo tetap akan dibongkar.
“Itu kata Pak Luhut. Tetapi kawan-kawan PDIP penggagas ini, ini kita kompak, kita dukung,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi IIIlainnya, Masinton Pasaribu menambahkan pembentukan Pansus menjadi urgen ketika kasus Pelindo diduga berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Ini pula menindaklanjuti keluhan masyarakat kepada komisi. Pasalnya,mega skandal korupsi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
Dikatakan Masinton, penyidikan yang dilakukan Bareskrim terhadap pengadaan 10 unit craine sebagai pintu masuk untuk membongkar kasus yang lebih besar di Pelindo. Pasalnya,bukan tidak mungkin ada indikasi dugaan praktik pencucian uang. Atas dasar itulah Pansus ingin mengungkap kasus yang lebih besar di Pelindo.
Dengan catatan, Pansus hanya mengungkap pada ranah penyelewengan, penyimpangan dan pelanggaran hukum. Sedangkan bidang penindakan tetap dilakukan oleh Bareskrim. Yang pasti, kata Masinton, Pansus tidak akan mencampuri ranah penyidikan yang dilakukan oleh Polri agar tetap terjaga independensi penegakan hukum.
Lebih jauh,politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpendapat meskipun komisinya telah bersepakat membentuk Pansus, namun akan dibicarakan di tingkat fraksi di komisi lain. Ia sudah mulai menjalin komunikasi dengan komisi lain untuk kemudian menggolkan pembentukan Pansus yang lintas komisi itu. “Demokrat dan PDIP, bulat,” katanya.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan,kesimpulan Raker dengan Kapolri dijadikan rekomendasi dan menjadi keputusan komisi. Hanya saja Pansus sifatnya melibatkan komisi lain, maka keputusan komisi III akan menjadi usulan ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR nantinya akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus). Bila kemudian seluruh fraksi bersepakat, maka disepakati pembentukan Pansus tersebut diparipurnakan untuk menentukan anggotanya.
“Tapi Pansus ini jangan disikapi heboh-heboh banget. Karena Pansus ini memang sebuah bentuk sarana pengawasan DPR,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berpandangan,muncul dugaan adanya intervensi dalam penegakan hukum terhadap kasus Pelindo yang ditangani Bareskrim. Intervensi dilakukan oleh pihak berkepentingan politik, bisnis dan lainnya. Dengan Pansus inilah nantinya mengawal agar proses hukum yang dilakukan Bareskrim dapat terhindarkan dari kepentingan di luar hukum.
“Tapi Pansus sendiri kemudian tidak boleh ada kepentingan juga,” ujarnya.
Arsul yakin, Pansus bakal terus bergulir hingga dapat bekerja melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus Pelindo. Tentunya dapat membongkar mafia di baliknya skandal Pelindo Gate tersebut. Ia pun berharap seluruh fraksi dapat kompak membongkar dugaan mega skandal Pelindo Gate.
“Insya Allah akan bergulir, karena politik dinamis,” pungkasnya.