“Namun begitu sekali lagi saya tegaskan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan malah memecah belah,” katanya.
Dengan pengguna internet Indonesia yang besar mencapai lebih dari 202 juta orang, kemudian persebaran infrastruktur telekomunikasi serta digitalisasi yang luas, ekspresi kebebasan ruang digital harus dijaga. “Kita punya pengalaman pada saat pemilihan pemilihan sebelumnya, baik Pemilihan Presiden 2019 maupun Pemilihan Kepala Daerah, terjadi polarisasi yang besar, terjadi pembelahan masyarakat dengan menggunakan ruang digital. Tentu ini tidak ingin kita ulangi lagi,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, meski pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memberi atensi-atensi penggunaan ruang digital yang sehat, tetapi yang paling penting adalah kesadaran dari diri pribadi. Kebebasan dan kecerdasan menggunakan ruang digital itu dikatakanya bukan doktrin, tetapi sifatnya kesadaran masing-masing pribadi.
“Pemimpin termasuk di partai politik, harus menjaga jangan sampai terjadi polarisasi. Masyarakat juga harus sadar jangan menyebarkan informasi yang salah, keliru dan berpotensi memecah belah bangsa," kata Menkominfo.
Ia pun mengakui jika potensi polarisasi masih sangat besar. Hal ini karena pilpres secara langsung dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang membentuk MPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota hingga kepala daerah.
“Kita tentu tidak menginginkan ruang digital dipenuhi konten-konten negatif dan problematik bernuansa post thruth karena kita tak menghendaki masyarakat kita terbelah,” kata Johnny.
Oleh karena itu, Menkominfo meminta seluruh elemen bangsa bersatu padu menjaga kondisi politik nasional tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa yang sedang bagus, ketika banyak negara sedang mengalami resesi.