Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan pemerintah yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan lahan gambur serta ruang kelola masyarakat adat dan lokal.
Dalam pernyataan pers, Rabu (21/5) kemarin, Koalisi sekaligus juga mengharapkan komitmen presiden-wakil presiden terpilih mendapat pada tata kelola hutan yang lebih baik.
Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, Koalisi berharap pemerintahan mendatang untuk menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut. Juga memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang mengancam lingkungan hidup.
Koalisi berpendapat kebijakan moratorium selama ini belum mampu menyelesaikan berbagai masalah kehutanan Indonesia, padahal masa berlaku moratorium tinggal setahun lagi. Menurut Koalisi, pemerintah saat ini masih setengah hati menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa dengan memanfaatkan berbagai celah hukum.
Dalam pernyataan pers, Rabu (21/5) kemarin, Koalisi sekaligus juga mengharapkan komitmen presiden-wakil presiden terpilih mendapat pada tata kelola hutan yang lebih baik.
Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, Koalisi berharap pemerintahan mendatang untuk menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut. Juga memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang mengancam lingkungan hidup.
Koalisi berpendapat kebijakan moratorium selama ini belum mampu menyelesaikan berbagai masalah kehutanan Indonesia, padahal masa berlaku moratorium tinggal setahun lagi. Menurut Koalisi, pemerintah saat ini masih setengah hati menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa dengan memanfaatkan berbagai celah hukum.