Kedua, menghentikan segala kebijakan pembangunan yang melanggar hak-hak masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya di Nusa Tenggara Timur. Ketiga, meminta Kapolri untuk menghentikan segala bentuk tindakan intimidatif dan berbagai upaya kriminalisasi terhadap para pejuang hak atas tanah dan pejuang lingkungan.
Keempat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didesak untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar. Kelima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengevaluasi praktik konservasi di Taman Nasional Komodo (TNK) karena telah mengingkari hak-hak masyarakat sekaligus mengakomodasi kepentingan pembangunan ekstraktif, terutama hotel-hotel untuk industri pariwisata skala besar.
Keenam, Presiden Republik Indonesia perlu mengevaluasi dan mencabut semua izin perusahaan pariwisata yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Ketujuh, Presiden Republik Indonesia juga perlu mencabut Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo-Flores. Delapan, Presiden Republik Indonesia layak mengevaluasi seluruh daftar Proyek Strategis Nasional yang menggusur dan merampas ruang hidup rakyat.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meminta seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan terkait pengembangan sektor parekraf.
Sebagaimana diketahui rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo diprotes banyak kalangan. Bahkan sebagian pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan aksi mogok. “Terkait rencana mogok, saya mengimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog secara transparan, terbuka, dengan hati yang sejuk dengan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi, kita membuka ruang itu dan kita akan pastikan tidak akan ada efek-efek negatif," katanya sebagaimana dikutip laman kemenparekraf.go.id, Senin (1/8/2022) lalu.