Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan Bambang Widjojanto terus mengalir. Sebaliknya, suara yang mengecam Polri juga semakin kencang. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) mengecam keras tindakan aparat Polri yang menangkap Bambang.
“ILUNI FHUI mengecam keras tindakan semena-mena Polri yang kental dengan praktik politik balas dendam dan unjuk kekuasaan,” ujar Ketua Umum ILUNI FHUI, Melli Darsa dalam siaran pers, Jumat (23/1).
Menurut Melli, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden harus bersikap tegas merespon polemik penangkapan Bambang Widjojanto. Dia berpendapat semua kejadian yang berujung pada penangkapan Bambang, bermula dari tindakan Jokowi mengusulkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
“Padahal Jokowi sendiri sudah mengetahui sejak awal bahwa yang bersangkutan memiliki rapor merah,” papar Melli.
Kritik terhadap sikap Jokowi juga disampaikan oleh Koalisi Masyarakat #saveKPK#BebaskanBW. Koalisi mengecam pernyataan Jokowi yang tidak memberikan solusi atas kriminalisasi yang dialami Bambang Widjoyanto.
Pernyataan Jokowi di Istana Bogor usai bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Badrodin Haiti dinilai tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ekstremnya, Koalisi menyebut pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga.
“Kita butuh seorang Presiden bukan petugas partai. Kita butuh ketegasan Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jokowi seharusnya berani memerintahkan Wakapolri untuk membebaskan Bambang Widjojanto, bukan justru membiarkan proses kriminalisasi berjalan terus,” demikian pernyataan Koalisi dalam siaran pers.
Koalisi menilai Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Jokowi dituding sengaja membiarkan pelemahan KPK. Menurut Koalisi, Jokowi juga sengaja membiarkan perseteruan antara KPK dan POLRI terus tak berkesudahan.
Di akhir siaran pers, Koalisi meminta Jokowi untuk menyelamatkan KPK. Jika hingga besok pagi (Sabtu, 24/1) belum dibebaskan, Koalisi mengancam akan meminta seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak membebaskan Bambang Widjojanto dan menyelamatkan KPK.
Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat (23/1). Usai pertemuan, Jokowi menyatakan selaku Kepala Negara, dia meminta kepada institusi Polri dan KPK untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
“Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” tegas Jokowi sebagaimana diwartakan www.setkab.go.id.
Sementara, Badrodin Haiti mengatakan penangkapan Bambang Widjojanto terkait dengan sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada saat itu, Bambang Widjojanto menjadi salah satu pengacara pihak yang bersengketa.
“Dari hasil penyelidikan sudah cukup lama di tahun 2010. Dari hasil penyelidikan, penyidik berkesimpulan sudah ada alat bukti cukup sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karena itu dilakukan tindakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri, tadi pagi,” kata Badrodin.