Bagi Hussein, peristiwa itu menunjukan ada persoalan serius dalam penggunaan kekuatan oleh kepolisian. Sudah banyak kasus seperti penembakan terhadap Brigadir J sampai penggunaan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Berulangnya kasus itu akibat tumpulnya mekanisme kontrol dan absennya akuntabilitas polisi dan pemolisian.
Oleh karena itu, Koalisi menuntut sedikitnya 5 hal. Pertama, mendesak Kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam kasus ini dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, lembaga negara independen (Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain) secara aktif melakukan pemeriksaan dalam kasus ini sesuai cakupan wewenangnya.
Ketiga, Kapolri segera melakukan evaluasi total penggunaan kekuatan dalam tugas-tugas pemolisian. Keempat, Presiden Joko Widodo perlu membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluatif tentang penggunaan kekuatan kepolisian dan eksesnya terhadap keamanan warga negara.
Kelima, pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang menyangkut Polri belakangan ini dengan agenda konkrit reformasi kepolisian berkelanjutan secara struktural, instrumental, dan kultural demi memastikan kerja-kerja kepolisian profesional, transparan, dan akuntabel.