“Terkait hibah pemanfaatan barang rampasan (PSP), KPK telah menyerahkan aset berupa dua bidang tanah di Jakarta dan Madiun senilai Rp36,9 Milar untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” terang Nawawi. (Baca: 4 Potensi Masalah Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN)
Etik
Sementara terkait kelembangaan, setelah adanya perubahan UU, KPK sedang menyelesaikan sejumlah peraturan turunan lainnya terkait peralihan status kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata kerja kelembagaan, serta aturan turunan terkait lainnya. (Baca: Dewan Pengawas Temukan 38 Masalah di KPK)
Dalam rangka memaksimalkan peran dan kapasitas lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan, pada semester 1 ini KPK telah menandatangani sejumlah kerja sama strategis dengan beberapa institusi. Di antaranya PKS antara Deputi Pencegahan KPK dengan Jamdatun Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait upaya pemulihan aset negara dan daerah. Pada semester ini KPK dan BPK RI juga melakukan pembaharuan kerja sama terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Penegakan etik yang dilakukan Dewas atas 14 laporan dugaan pelanggaran etik merupakan upaya KPK untuk menjaga nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan insan KPK. Di tahun 2019, penegakan etik juga telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK. Ada total 17 pegawai berstatus pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan dan pegawai tidak tetap yang telah diberikan sanksi atas pelanggaran etik sepanjang tahun itu,” jelasnya.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan sebenarnya ada sekitar 64 orang yang telah dilakukan penahanan pada 2020 ini. “Tapi itu sebelumnya menjadi tersangka sebelum 2020, tapi kita tahan pada 2020 ini, jadi biar tidak salah paham ya,” ujar jenderal polisi bintang tiga ini.