"Seharusnya Presiden SBY memerintahkan kepada aparat pemerintahannnya untuk menertibkan pelbagai kebijakan yang berpotensi mengaveling dan mengomersialisasi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil," katanya.
Selain itu, ujar dia, Presiden juga diminta untuk memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pelakunya, bukan sebaliknya malah melegalisasi penggusuran nelayan dan masyarakat pesisir.
Berdasarkan kajian yang didapati Kiara, reklamasi berimplikasi negatif, antara lain, karena reklamasi pantai telah mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi.
"Perubahan itu berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang-surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan merusak kawasan tata air," katanya.