Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Djamil mengatakan dirinya sudah mendengar ada beberapa komisi negara yang sudah ditandatangani oleh Menpan & RB untuk dihapus keberadaannya. Diantaranya KHN dan Dewan Gula dan beberapa diantaranya.
Menurut dia KHN bisa saja dihapus. Asalkan nanti fungsinya dimasukan atau dileburkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. “Ini lebih efektif,” tegasnya.
Selama ini, lanjutnya, kerja BPHN juga tak terlalu banyak. Sehingga, fungsi KHN bisa diberikan ke BPHN.
Dia menambahkan keberadaan komisi-komisi seperti KHN memang sering dikeluhkan menyerap anggaran yang besar, biaya fasilitas dan kesekretariatan.
“Jadi, saya pikir tidak masalah untuk dileburkan. Namun, ini semua terserah Presiden karena komisi-komisi tersebut dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Jadi tak perlu persetujuan DPR,” sebutnya.