Dewan Pengupahan DKI Jakarta resmi menetapkan Kebutuhan Hidup Layak 2013 sebesar Rp1.978.789 per bulan. Nantinya, angka KHL tersebut akan menjadi acuan bagi Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2013.
"Angka KHL DKI 2013 dihitung berdasarkan 60 komponen sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja," ujar Sekretaris Dewan Pengupahan DKI, Dwi Untoro kepada wartawan di Balaikota, Jumat (2/11).
Dwi mengatakan, penetapan KHL DKI 2013 berdasarkan survei formula dari Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 dan prediksi 2013. Bila KHL yang ditetapkan itu diterima oleh pemerintah, maka upah minimum buruh bisa di atas Rp 2 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama menyambut baik hasil kesepakatan Dewan Pengupahan ini. "Bicara soal angka, saya kira sudah cocok. Pesan Pak Gubernur, sederhana saja yang penting adil," ujarnya.
Basuki mengungkapkan, penghitungan angka KHL DKI 2013 menyertakan sebanyak 60 komponen sesuai aturan yang berlaku. "Tapi buruh bersikukuh penghitungan KHL menyertakan sebanyak 122 komponen," ungkapnya.
Padahal, menurut Basuki, penambahan atau pengurangan komponen dalam penetapan KHL bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI. "Penetapan komponen di dalam KHL merupakan kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," tuturnya.
Basuki menjelaskan, penetapan KHL juga dihitung berdasarkan prediksi inflasi hingga akhir 2013. "Asumsinya angka inflasi seperti tahun ini. Padahal, tahun depan bisa saja angka inflasi lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi sudah kita kunci dengan formula bahwa itu hasil survei 2012 untuk tahun depan," jelasnya.
Muhammad Thoha dari Forum Buruh Jakarta mengapresiasi penetapan KHL ini. Namun, ia meminta kepada Gubernur DKI, Joko Widodo agar nilai penetapan UMP 2013 tidak mengecewakan buruh.
"Kami titip UMP DKI 2013 jangan sampai mengecewakan buruh," pintanya.
Sekadar diketahui KHL DKI 2012 ditetapkan sebesar Rp1.497.838. Namun, UMP DKI 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.529.150 atau naik 102,9 persen dari KHL.
Terpisah, Ketua Apindo Jakarta, Suprayitno mengaku menghormati keputusan Dewan Pengupahan ini.
Namun Suprayitno menyayangkan bahwa keputusan KHL diambil dari hasil perhitungan survei harga selama dua bulan terakhir dan prediksi 2013. “Kriteria ‘Prediksi 2013’ ini yang sebenarnya tidak diatur di dalam Peraturan Menteri,” kata Suprayitno kepada hukumonline lewat telepon, Jumat (2/11).
Soal penetapan UMP 2013, Suprayitno berharap pemerintah tak semata-mata melihat KHL. Ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan seperti tingkat inflasi, produk domestik bruto dan kemampuan sektor informal. “Bila melihat juga tiga faktor itu, saya berharap (UMP 2013) tidak lebih dari KHL,” pungkasnya.