Satu lagi permohonan pengujian undang-undang terkait kewenangan legislasi DPD disidangkan MK. Kali ini, para pemohonnya adalah sekumpulan warga negara yang merasa hak konstitusionalnya tidak diperjuangkan oleh secara signifikan oleh DPD karena kewenangan lembaga itu terbatas. Mereka pemohon mengaku sebagai pemilih dalam Pemilu 2009.
Para pemohon diantaranya pengamat HTN Refly Harun, pengamat politik Prof Syamsuddin Haris dan Yudi Latief serta Direktur Perludem Titi Anggraini mempersoalkan enam pasal UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan 16 pasal UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).
“Kedua undang-undang itu telah mereduksi kewenangan DPD yang menyangkut proses penyusunan RUU, sehingga tidak cukup signifikan bisa memperjuangkan hak-hak konstitusional para pemohon,” kata Kuasa Hukum Para Pemohon, Veri Junaidi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Senin (5/12).
Menurut Veri, Pasal 22D UUD 1945 telah dimaknai keliru oleh pembuat undang-undang, khususnya melalui pelaksanaan sejumlah UU MD3 dan UU PPP itu. Veri mengatakan sejumlah pasal dalam UU MD3 dan UU PPP telah mereduksi pemaknaan Pasal 22D UUD 1945.
“Kita telah mengidentifikasi ada sekitar enam pasal dalam UU MD3 dan 16 pasal dalam UU PPP yang dimaknai secara keliru/salah sesuai tafsiran Pasal 22D ayat (1), (2) UUD 1945,” kata Veri di hadapan majelis panel yang dipimpin M. Akil Mochtar.
Dipaparkan Veri, beberapa pasal dalam UU MD3 hanya memberi hak kepada DPD mengajukan usul RUU, bukan mengajukan RUU tertentu. Akibatnya, posisi DPD sebagai lembaga disetarakan dengan anggota DPR yang juga memiliki hak usul. “Ini seharusnya dibedakan. Sama halnya usulan RUU yang diajukan presiden,” kata Veri.
Veri juga mengatakan beberapa pasal UU MD3 dan UU PPP telah mereduksi kewenangan DPD dalam dalam hal ikut membahas RUU tertentu bersama DPR dan Presiden seperti diamanatkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Misalnya, RUU yang menyangkut otonomi daerah, pemekaran/penggabungan daerah, APBN, pengelolaan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.
Kewenangan DPD, kata Veri, seharusnya tidak hanya dibatasi dalam pembahasan RUU tingkat I, tetapi semua tahapan pembahasan RUU hingga proses persetujuan bersama DPR dan Presiden, khususnya yang menyangkut kewenangan yang diatur dalam Pasal 22D ayat (1), (2) UUD 1945.
Para pemohon meminta MK agar frasa “dapat mengajukan kepada DPR RUU..” dalam Pasal 22D ayat (1) dimaknai DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan RUU tertentu. Selain itu, frasa “ikut membahas RUU..” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dimaknai DPD berwenang secara keseluruhan sejak, pengajuan, pembahasan hingga persetujuan RUU tertentu.
“Membatalkan enam pasal dalam UU MD3 dan 16 pasal dalam UU PPP karena bertentangan dengan UUD 1945. Memerintahkan Presiden dan DPR mengubah UU MD3 dan UU PPP sesuai tafsir konstitusional yang telah ditetapkan MK,” pintanya.
Petitum Aneh
Anggota Panel, Maria Farida Indrati mengatakan alasan dan argumentasi permohonan ini hampir semuanya sama dengan permohonan pengujian yang diajukan sejumlah anggota DPD. Selain itu, dia mengkritik petitum permohonan yang dinilai agak aneh yang meminta tafsir agar DPD disetarakan dengan Presiden dan DPR untuk mengajukan RUU tertentu.
“Ini agak meragukan, kalau DPD minta disejajarkan, kenapa pengajuannya hanya dibatasi untuk RUU tertentu saja, tidak semua RUU? Ini berbeda dengan permohonan yang diajukan DPD, ini mesti Anda perjelas,” kritik Maria.
Menurut Maria, petitum pemohonan juga ambigu karena di satu sisi pemohon minta agar DPD ikut membahas dan memberikan persetujuan RUU bersama Presiden dan DPD. Tetapi, di sisi lain pemohon minta membatalkan sejumlah pasal dalam UU MD3 dan UU PPP. “Berarti, nantinya kalau dibatalkan kita tidak punya landasan lagi dong? Ini meragukan.”
Anggota panel lainnya, Muhammad Alim mengingatkan bahwa MK tidak bisa berwenang memerintahkan DPR dan Presiden karena merupakan lembaga yang sederajat. “MK tidak bisa memerintahkan karena Presiden dan DPR bukan bawahan MK, sebaiknya petitumnya ditata kembali,” saran Alim.
Sebelumnya, 18 anggota DPD juga memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU MD3 dan UU PPP terkait kewenangan DPD dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Senada dengan Refly Harun dkk, 18 anggota DPD menilai kedua undang-undang itu telah mereduksi kewenangan DPD tanpa melibatkan DPD mulai dari pengajuan RUU hingga persetujuan RUU.