Indra mengatakan, pada saat pemberlakuan UU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 82 UU yang diubah beserta turunannya, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi dalam memberlakukan aturan mana yang harus dipatuhi oleh perusahaan.
Selanjutnya, peraturan itu harus dianalisa satu persatu, serta apa implikasinya bagi perusahaan. Adakah kewajiban atau larangan yang harus dipenuhi, sehingga perusahaan dapat terhindar dari pelanggaran hukum.
“Untuk menghindar dari pelanggaran hukum, perusahaan harus berkoordinasi aktif secara internal kepada perusahaan di level nasional maupun perusahaan Pertamina yang ada di daerah. Hal ini harus dilakukan melalui stakeholder terkait agar informasi dan peraturan yang harus dipenuhi dapat dipahami,” ucapnya.
Selain adanya komunikasi yang jelas di lingkup internal perusahaan, Indra mengatakan perlu adanya kerjasama dengan konsultan hukum, mencari tahu serta menganalisis daftar peraturan yang telah berubah.
“Kita bekerjasama dengan konsultan yang kompeten untuk memberikan informasi terkait perundang-undangan yang menyinggung soal bisnis, dan kita juga menggunakan RCS untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban terhadap regulasi,” ucapnya.
Pertamina Geothermal Energy menggunakan RCS untuk memenuhi compliance, dan sejauh ini Pertamina Geothermal Energy memanfaatkan RCS untuk mengetahui kewajiban dan pemenuhan yang langsung diarahkan kepada penanggung jawab masing-masing departemen terkait.
Setelah pemanfaatan dan kewajiban dipenuhi, perusahaan dapat melihat persentase pemenuhan dari peraturan perundang-undangan yang dapat disediakan ketika waktu audit perusahaan tiba.