Pemerintah agar terus meningkatkan kewaspadaan dan fokus terhadap persoalan kejahatan siber yang belakangan terjadi. Peran Polri bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BBSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus berkolaborasi membongkar serangan siber terhadap server Pusat Data Nasional (PDN).
Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/6/2024). “Kemenkominfo bersama Cybercrime Polri untuk terus melakukan investigasi dan penelusuran secara menyeluruh terhadap server PDN Kominfo yang mengalami serangan siber ransomware melalui bukti-bukti forensik yang didapat,” ujarnya.
Tindakan lanjutkan menurut pria biasa disapa Bamsoet itu melakukan identifikasi penyebab serta mengetahui oknum pelaku kasus kejahatan siber tersebut. Dengan demikian dapat meminimalisir dan mencegah kejahatan di dunia siber tidak terus berulang, mengingat kejahatan di dunia saber masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia.
Menurutnya Kemenkominfo agar terus dapat mengoptimalkan kerja tim reaksi cepat dalam menindaklanjuti serangan-serangan siber yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Karena itu pentingnya emergency response team untuk menjaga sistem, data dan tata kelola data yang baik di Indonesia, disamping untuk menjaga kepercayaan publik.
Baca juga:
- Kerentanan Data Liability yang Dikelola Pemerintah
- 8 Prinsip Hak Privasi dalam Aturan Pelindungan Data Pribadi
Mantan Kedua DPR itu menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani cyber crime. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi blockchain. Kemudian pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.
“Meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan langkah antisipasi guna melindungi data negara, warga serta untuk pelayanan publik yang terafiliasi. Disamping memperkuat keamanan server ataupun data untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik,” kata politisi Partai Golkar itu.