Sumber: www.mpr.go.id
Menambahi Hidayat, Jimly memaknai polemik sebagai momentum untuk melakukan kajian mengenai kelemahan dan kelebihan UUD 1945. Kita evaluasi apa yang sudah kita praktekkan selama lima tahun terakhir. Apa saja yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya, tutur Jimly
Ia menyarankan agar semua kalangan, baik perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat hingga Partai Politik (Parpol) melakukan kajian itu. Untuk Parpol, tercatat baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah melakukan konsultasi dengan Jimly. Sementara, lebih dari 100 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah telah mengusulkan perubahan UUD 1945.
Diyakini Jimly, partisipasi publik yang lebih luas bisa menjamin penyelenggaran negara yang lebih partisipatif, dan lebih menjamin keadilan, kesejahteraan di masa mendatang.
Kemungkinan, urai Jimly, selama 5 tahun pasca amandemen keempat yang dilakukan tahun 2002, banyak hal perlu dievaluasi. Beberapa hal itu misalnya tentang norma yang terkandung di tiap pasal dan bagaimana para pejabat maupun institusi negara menjalankan UUD.
Ditanya soal kemungkinan manuver politik oleh pihak yang mempermasalahkan eksistensi UUD, Jimly justru mengingatkan agar tidak terlalu terburu-buru untuk mencap negatif muatan politis dibalik polemik UUD. Ada saja kepentingan-kepentingannya (mereka mempermasalahkan UUD, red), tidak apa-apa, malah hidup. Kalau zaman Orde Baru atau Orde Lama, tidak boleh orang berbeda pendapat mengenai konstitusi. Tapi jaman sudah berubah, biarkan pandangan itu tumbuh saling berkompetisi. Asalkan tidak melanggar hukum, tegas Jimly.
Sementara, Hidayat kembali mengingatkan bahwa proses amandemen UUD diikuti dan disepakati segenap komponen yang saat itu masih duduk di parlemen. Tidak hanya Parpol, tapi juga TNI/Polri yang saat itu masih punya perwakilan yakni Fraksi TNI/Polri. Bahkan, lanjut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun saat itu menjadi bagian yang mendukung terjadinya amandemen.