Ketua MK Hamdan Zoelva enggan menanggapi berbagai kritikan terkait pembentukkan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Hingga kini, MK masih membuka kesempatan bagi semua warga negara yang bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota Dewan Etik MK dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
“Nanti saja itu, saya nggak mau lagi berdebat dengan Komisi Yudisial (KY). Biar nanti kita bicarakan secara internal dengan KY,” kata Hamdan di Gedung MK, Selasa (19/11).
Pembentukan Dewan Etik MK ini sebagai respon atas kasus yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dewan Etik ini adalah lembaga permanen yang berfungsi menjaga martabat dan perilaku hakim-hakim konstitusi. Tugasnya, menampung pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim konstitusi.
Di sisi lain, Dewan Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 ini dinilai tumpang tindih dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) sesuai Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Soalnya, kedua organ pengawasan ini memiliki fungsi menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Bedanya, pembentukkan MKHK melibatkan unsur KY dan kesekretariatannya berada di KY.
Menurut praktisi hukum, Refly Harun keberadaan Dewan Etik MK itu hanya untuk memenuhi kebutuhan internal MK. Sementara keberadaan MKHK seperti diamanatkan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang MK memberikan kewenangan agar MKHK itu nantinya berkedudukan di KY.
“Jadi, seharusnya didahulukan membentuk MKHK sesuai perintah Perpu No. 1 Tahun 2013. Kalau MKHK kan pengawasan eksternal, jadi masyarakat lebih mudah mengadu ke sana,” ujar Refly saat dihubungi.
Aliansi Masyarakat untuk MK (AMUK-MK) juga menilai terbentuknya Dewan Etik MK justru bertentangan dengan semangat pegawasan MK seperti diamanatkan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Karenanya, pembentukan Dewan Etik MK harus dinyatakan ilegal.
“Karena itu, AMUK-MK yang terdiri dari Indonesian Legal Roundtable, ICW, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) meminta MK menghentikan proses terbentuknya Dewan Etik karena ilegal,” sebut salah satu anggota AMUK-MK, Erwin Natosmal Oemar dalam siaran pernya yang diterima hukumonline beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurahman Syahuri telah mengkritik adanya Dewan Etik. Ia menyayangkan pembentukan Dewan Etik yang dinilai akan menjadi hambatan bagi kerja MKHK. Terlebih, pembentukkan Dewan Etik MK tidak didasarkan pada undang-undang.
Untuk diketahui, sejak Kamis (14/11) kemarin, Pansel Dewan Etik yang diketuai Prof Laica Marzuki dengan anggota Slamet Effendy Yusuf dan Prof Aswanto tetap membuka proses seleksi untuk menjaring Anggota Dewan Etik MK. Calon anggota Dewan Etik MK untuk periode 2013-2016 ini harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain jujur, adil, dan tidak memihak; berusia paling rendah 60 tahun; berwawasan luas di bidang etika, moral, dan profesi hakim;berintegritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Anggota Dewan Etik ini harus berasal dari kalangan 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang akademisi, dan 1 orang tokoh masyarakat. Pengajuan atau pengusulan calon Dewan Etik MK ini dilaksanakan mulai tanggal 14 November 2013 s.d. 28 November 2013 yang ditujukan ke Pansel di Gedung MK lantai 3, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.