Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan setuju jika penentuan lolosnya seseorang menjadi hakim agung tidak melalui seleksi parlemen. Menurutnya, hal ini untuk mengantisipasi potensi transaksi lobi dalam proses seleksi. Dia berpendapat, lembaga yang dipimpinnya itu cukup memberikan persetujuan atau penolakan atas seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY).
"Sebaiknya memang DPR menyetujui atau menolak saja hasil seleksi dari Komisi Yudisial. Lobi-lobi terjadi karena mekanisme seleksi yang panjang. Jadi transaksionalisasi untuk menjadikan seseorang hakim agung antara DPR, Komisi Yudisial, calon dan pihak lainnya," papar Marzuki dalam Diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/9).
Sebelumnya, heboh diberitakan mengenai insiden toilet di sela-sela proses seleksi calon hakim agung di DPR. Kala itu, calon hakim agung, Sudrajad Dimyati diketahui bertemu dengan Anggota Komisi III DPR, Bahruddin Nashori di toilet.
Kondisi toilet sepi. Sudrajad diduga memberikan sesuatu berbahan kertas menyerupai amplop kepada Bahruddin. Lalu, Bahruddin keluar dari toilet lebih dulu, dan Sudrajad setelahnya. Mereka tak menyadari ada sepasang mata yang melihat peristiwa itu.
Menurut Marzuki, potensi transaksi yang terjadi di lembaganya juga dikarenakan banyak wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Seharusnya, kata dia, anggota DPR mewakili kepentingan rakyat, namun kenyataannya, anggota DPR lebih banyak melakukan kerjanya untuk kepentingan pribadi.
“DPR Banyak diisi politisi yang punya kepentingan pribadi, bukan kepentingan negara. Ini patut dipertanyakan,” katanya.
Anggota KY, Eman Suparman mengaku kerap mendapat tawaran dari pihak yang berkepentingan saat melakukan seleksi calon hakim agung. Menurut Eman, banyak yang datang kepadanya agar calonnya diloloskan sebagai hakim agung. Tak tanggung-tanggung, Eman berani menyebut merek partai yang mencoba memintanya meloloskan calon hakim agung itu.