Ketua BPK: Akhir Tahun, Rentan Penyelewengan Anggaran
Berita

Ketua BPK: Akhir Tahun, Rentan Penyelewengan Anggaran

Seharusnya opini WTP meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KAR
Bacaan 2 Menit
Ketua BPK, Harry Azhar Aziz saat jumpa pers usai pembukaan Raker BPK, Senin (15/12). Foto: RES
Ketua BPK, Harry Azhar Aziz saat jumpa pers usai pembukaan Raker BPK, Senin (15/12). Foto: RES
Jelang akhir tahun, belanja anggaran di beberapa instansi pemerintah melonjak drastis. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, lonjakan belanja anggaran itu riskan terhadap penyalahgunaan. Ia mengatakan, bentuk penyalahgunaan anggaran yang kerap terjadi di akhir tahun umumnya dalam belanja modal berbentuk material.

Harry pun mengungkapkan, penyerapan anggaran pemerintah yang selalu tinggi pada akhir tahun patut dicurigai. Kecurigaan itu, menurut Harry, terkait dengan banyaknya proyek dan anggaran yang direalisasikan dalam waktu penyerapan yang singkat. Harry mengaku khawatir dengan kualitas belanja itu.

“Makanya, pemeriksaan tak boleh hanya sampai permukaan tetapi sampai ke analisis potensi kecurangan anggaran. Kita harus soroti penyalahgunaan anggaran di akhir tahun yang cenderung belanja modal dalam bentuk material. Kita penilaiannya dengan keandalan sistem dan semua yang diperiksa harus ada bukti-buktinya," tegasnya di Jakarta, Senin (15/12).

Selama ini menurut Harry, penyerapan pemerintah pada kuartal I dan II biasanya sangat rendah. Namun, pada kuartal III dan IV terjadi penumpukan. Ia mengamati, penyerapan anggaran pada kuartal I biasanya hanya 6 persen. Kemudian, pada kuartal II, meningkat tipis menjadi 16 persen.

Selanjutnya, kata Harry, penyerapan anggaran pada kuartal III naik hingga 40-50 persen. Lalu, pada kuartal IV atau akhir tahun, 50 persen anggaran langsung terserap. “Ini rentan terjadi penyimpangan dan penyelewengan untuk membuat acara-acara yang biasanya ramai jelang dan pada akhir tahun,” ujarnya.

Harry menjelaskan belanja yang sifatnya rutin dan terikat, seperti belanja pegawai dan barang, jumlahnya relatif sama pada seluruh kuartal. Namun jumlah belanja modal tak menentu pada setiap kuartal. Hal ini yang menurutnya menjadi sebuah pertanyaan.

“Apakah belanja modal ada masalah?” kata Harry.

Lebih Hati-hati
Dalam kesempatan itu, Harry juga meminta jajarannya agar berhati-hati dalam melakukan penilaian atas hasil audit keuangan. Terutama, kata Harry, kehati-hatian berlipat ganda terhadap pemerintah daerah. Sebab, menurutnya tak menutup kemungkinan para kepala daerah tersandung kasus korupsidan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan sampai BPK memberikan award dan penghargaan kepada bupati atau pejabat, di mana beberapa hari kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kita harus teliti dan cermat," katanya.

Terkait dengan hal itu, ia pun berencana akan meningkatkan audit kinerja di tahun 2015 pada pemeriksaan di pemerintahan maupun lembaga. Tujuannya adalah untuk bisa melakukan audit secara komprehensif. Selain itu, ia yakin bahwa audit kinerja bisa mengawal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, ia mengakui bahwa opini auditor terhadap laporan keuangan seakan tidak bermakna. Pasalnya, banyak pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kemudian ditangkap KPK karena korupsi. Selain itu, banyak lembaga dan pemerintahan yang sudah mendapatkan opini terbaik namun kemakmuran rakyat tak kunjung meningkat.

"Harusnya opini WTP meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penggunaan uangnya pasti lebih baik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Maka, BPK harus meningkatkan perhatian pemeriksaan kinerja," ungkapnya.
Tags:

Berita Terkait