Bernard mengakui konsep priscard bukan barang baru bila merujuk secara internasional. Beberapa negara Eropa juga sudah menerapkan jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya, mirip dengan konsep priscard ini. Tapi di Indonesia, saya yang pegang hak ciptanya, tegasnya lagi. Ia mengatakan priscard telah didaftarkan ke Ditjen HaKI pada 2 Juli 1990.
Panel hakim konstitusi memberi beberapa nasihat. Ketua Panel Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar menganggap tak ada kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya UU Jamsostek. Yang mungkin dirugikan dengan berlakunya UU Jamsostek ini adalah pekerja atau pengusaha. Sedangkan Anda kan wiraswasta, tanyanya. Bernard memang mengutip sejumlah pasal yang berbicara hak asasi manusia dalam konstitusi, namun argumen ini dianggap tak relevan.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar bahkan menganggap pemohon tak mengalami kerugian konstitusional, melainkan hanya kerugian perdata. Kalau bicara HKI kan soal profit dan benefit. Anda kan tak dapat keuntungan itu, tuturnya. Sehinga, lanjut Akil, langkah yang tepat untuk ditempuh Bernard adalah mengajukan gugatan perdata ke Pemerintah dan DPR. Kerugian perdata ini karena Anda menganggap pemerintah dan DPR telah mengambil konsep Anda dalam UU Jamsostek, ujar Akil.
Mukthie juga menyarankan hal serupa. Bila perkara ini diteruskan di MK, bisa jadi sia-sia. Forum yang lebih tepat adalah peradilan umum. Ia menyarankan agar Bernard merekrut pengacara yang ahli HKI sebagai kuasanya di pengadilan. Kalau UU ini dianggap telah mengambil alih karya Anda, tempatnya bukan di sini, tuturnya. Namun, Mukthie menyerahkan sepenuhnya kepada Bernard apakah akan melanjutkan perkara ini di MK atau menarik permohonan.
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengaku dalam penyusunan UU, DPR dan Pemerintah memang tak terlalu memperhatikan persoalan HKI. Biasanya mereka membandingkan dengan negara-negara lain, ujar Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum UI ini. Proses studi banding ini juga dilakukan saat pembahasan UU Jamsostek.
Maria mengingatkan upaya Bernard mempertentangkan UU Jamsostek ke UUD'45 ini cukup berat. Pasalnya, salah satu argumen Bernard terkait UU Jamsostek yang hanya punya empat ruang lingkup dinilai tak tepat. UU memang tak bisa mengatur semuanya, ujarnya. Karenanya, lanjut Maria, selain UU Jamsostek masih banyak UU lain yang mengatur tentang jaminan sosial.
Ditemui usai persidangan, Bernard mengaku akan meneruskan pengujian ini di MK. Namun, ia mengatakan akan mempertimbangkan saran hakim konstitusi untuk menggugat Pemerintah dan DPR. Itu (gugatan perdata,-red) soal lain lagi. Tapi uji materi akan tetap diteruskan, pungkasnya.