“Banyak masyarakat NTB memilih yang bersangkutan hanya karena pertimbangan kecantikan parasnya pada foto yang ada di spanduk. Perbuatan calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya ini telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara demi mendapat simpati rakyat NTB," tudingnya.
Calon anggota DPD RI yang lain untuk dapil Provinsi NTB juga disebutnya merugi atas perbuatannya itu. Ia dituduh melanggar asas pemilu soal kejujuran. "Pemilih, Pemohon beserta calon anggota DPD RI lain merasa tertipu dan dibohongi. Dengan demikian telah melanggar asas pemilu karena tidak jujur," tegasnya.
Tak hanya itu, Heppy mengatakan Evi juga telah melakukan politik uang dengan cara membagikan sembako dengan mengarahkan pemilih yang bertulisan “Mohon doa dan dukungan segenap masyarakat NTB cerdas, peduli, tanggap, menyalurkan aspirasinya pilih No. 26,” kata Heppy.
Kuasa hukum yang lain, Alungsyah mengaku optimis permohonannya bakal dikabulkan oleh MK. “Permohonan kita berbeda daripada yang lainnya, terlebih ini fenomena yang langkah, jadi kita optimis. MK harus keluar dari Mahkamah Kalkulatornya, jangan hanya memutus perbedaan angka,” kata Alungsyah kepada Hukumonline, Senin (15/7/2019).
Alungsyah menilai Evi tak hanya memasang foto menjadi cantik, tetapi ia juga melakukan money politic dengan memberi sembako bertuliskan dukungannya untuk dipilih menjadi anggota DPD dan juga penggelembungan suara. Selain itu, dalam baliho kampanyenya ada lambang negara DPD. Padahal, hal itu tidak diperbolehkan. “Kami akan menghadirkan 2 sampai 3 ahli pada hari Kamis 18 Juli 2019,” kata dia.
Kaget
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengaku kaget terhadap dalil permohonan tersebut. Ia mengaku baru tahu ada kasus kekalahan di pemilu karena foto baliho yang kelewat cantik. "Kaget juga saya ini kalau ternyata foto bisa berurusan jadi anu juga, ya. Ya, benar. Saya baru tahu itu. Jadi, kalau saya nanti fotonya nggak begini itu misalnya, gimana itu, ya? Bisa jadi dibuat foto editan," kata Palguna.
Palguna mengaku tidak punya kapasitas menilai seberapa besar tingkat keaslian sebuah foto. Palguna menyerahkan kepada para pihak untuk membuktikan apakah ada pengaruh foto editan agar menjadi lebih cantik dalam perolehan suara pemilu legislatif.