“Kali pertama datang ke kami, biasanya mereka ingin tahu dan tanya soal opsi yang ada. Namun, pada intinya, kami selalu menekankan di awal untuk jangan kaget jika ada banyak requirements dan dokumen hukum yang kami mintakan. Sebelum proses IPO, perusahaan juga dapat melakukan persiapan pre-IPO, supaya dari sana dapat terlihat celah yang bisa diselesaikan lebih dulu, kecuali kalau dari segi kepatuhannya sudah berjalan rapi. Kami menemukan banyak yang sudah oke, tetapi masih perlu dilengkapi ataupun dibetulkan secara hukum,” salah seorang Partner pada Capital Market Practice Group di WH&SD, Kanya Hasibuan menjelaskan.
Kanya tak menampik, dalam tahap ini, keterampilan komunikasi yang mumpuni memegang porsi yang penting. Pasalnya, tak sedikit perusahaan yang masih belum memahami dan menyadari aspek hukum dalam sebuah proses IPO. Di sinilah, biasanya tim WH&SD akan memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan memberikan nasihat hukum.
Adapun agar pemetaan dan nasihat hukum tepat sasaran, Hendrik Silalahi kemudian memberikan tips: pahami lebih dulu karakter bisnis perusahaan yang akan melaksanakan IPO tersebut. Selain terdapat persyaratan dan tujuan bisnis yang berbeda, berdasarkan pengalamannya, harus dipahami, ada industri-industri tertentu yang dinilai highly regulated dan umum. Salah satu cara mudahnya, adalah dengan mempelajari situs atau company profile dari perusahaan tersebut.
“Baru dari sana, kita mengarah ke isu yang relevan, sensitif, atau punya celah risiko. Hal ini harus diberi tahu sedari awal. Industri perbankan atau keuangan misalnya, dia akan lebih tricky dan menantang karena lebih banyak regulasi. Berbeda dengan misalnya, perusahaan alat kesehatan, manufaktur, atau food and beverages. Namun, di luar itu semua, kita juga harus berhati-hati dengan patokan waktu yang sudah disepakati bersama semua profesi penunjang. Jadi kita harus dapat memastikan secara hukum, memberikan pemahaman kepada perusahaan, juga berkejaran dengan waktu,” ujar Hendrik.
Pun ketika perusahaan terlibat atau memiliki risiko hukum, konsultan hukum harus memiliki kemahiran untuk mengelola diskusi secara berkala. Menurut Hendrik, biasanya ada sejumlah hal mendasar yang dapat menghambat proses IPO, seperti permodalan, aset kepemilikan, perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak lain yang masih berjalan, hingga perjanjian pembiayaan atau kredit yang harus disesuaikan dengan beberapa pasal.
“Namun, itu hal yang biasa terjadi dan dari diskusi tersebut, mereka dapat mengerti. Apalagi jika ada perusahaan yang belum pernah (atau berpengalaman) transaksi IPO,” Hendrik menambahkan.
Mengejar Kualitas Ketimbang Kuantitas
WH&SD percaya, praktik hukum yang sukses selalu bergantung pada dua komponen utama: kualitas dan manusia (SDM). Human factor sendiri, berkontribusi pada penguasaan hukum yang berasal dari kombinasi pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman luas dalam memberikan nasihat kepada klien, baik berdasarkan faktor hukum maupun di luar hukum.