Poin inti dari UU Pangan adalah pemberian akses dan kontrol besar terhadap lahan pertanian melalui hak penguasaan lahan melalui reformasi agraria dan peningkatan akses. Selain itu, juga dibutuhkan kedaulatan pangan yang harus dicapai melalui lima usaha yaitu produksi pokok, stabilisasi harga pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.
Kestabilan harga barang, terutama stabilisasi harga barang pokok terbukti mampu menjaga kondisi politik, masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik sehingga stabilitas negara terjaga.
Campur tangan pemerintah diperlukan dalam mengatasi masalah kenaikan harga pangan. Pemerintah dapat mencari akar permasalahan lalu segera mencari solusi melalui kebijakan yang tidak merugikan pelaku ekonomi.
Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan tarif, pajak, subsidi, supply, demand atau kebijakan harga. Meski harga bahan pangan sudah naik di pasaran, pemerintah tetap akan melakukan langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, saat ini pemerintah tengah memasukkan ketahanan pangan dalam Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2022-2024. Berikut sejumlah kebutuhan bahan pangan yang sudah naik di awal tahun 2022:
- Indonesia masih menjadi negara pengimpor kedelai. Akibat kenaikan kedelai ini diketahui akibat gejolak inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 7% dan terus menguat hingga 7,5% pada Januari 2022.
- Daging sapi. Harga daging mengalami kenaikan hingga Rp165 ribu per kilogram. Beberapa daging sapi yang diimpor dipengaruhi pasokan internasional, sehingga kenaikan yang terjadi di dalam negeri dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan supply chain
- Minyak goreng, sampai saat ini harga minyak goreng belum mengalami penurunan meski pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi agar masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau.