Belum sejahteranya penduduk Papua memang banyak sebab. Salah satu sebab itu adalah implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang jalan di tempat.
“Mengapa tidak dijalankan secara konsisten,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budo Santoso dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Selasa (16/4).
Berdasarkan data, luas tanah Papua mencapai tiga kali luas Pulau Jawa. Tanah seluas itu hanya ditempati penduduk sekira dua juta jiwa. Meski kekayaan alam berlimpah, kehidupan masyarakat malah sebaliknya. Menurut Priyo, berdasarkan data 2012, masyarakat belum sejahtera mencapai 37,3 persen dari total penduduk di Papua.
Padahal, sejak UU Otsus Papua disahkan, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp33 triliun. Sedangkan untuk Papua Barat dana yang digelontorkan sebesar Rp7,2 triliun. Tujuannya hanya untuk membantu pembangunan guna menciptakan sejarah.
Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana triliunan rupiah itu. Meski pemerintah pusat mengamanatkan agar dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Menurut politisi Partai Golkar itu, UU 21 Tahun 2001 diperuntukkan agar kehidupan masyarakat Papua sejajar dengan rakyat Indonesia. UU Otsus Papua dirancang agar dapat meminimalisir kesenjangan. Sekaligus menjadikan rujukan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tetapi, pergolakan di Papua belum juga berhenti.
Priyo berpendapat, tidak berjalannya UU Otsus lantaran Papua belum menyelesaikan peraturan turunan berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi. Akibatnya, dana Otsus tak jelas pembagiannya. Padahal, UU Otsus telah mengamanatkan pembagian dana Otsus.