Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang menindaklanjuti Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Beleid itu mengamanatkan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif JKN.
Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan surat bernomor HR.02/153-400/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022. Surat itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Surat itu memuat 3 poin. Salah satunya mengatur bagi setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta JKN.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil, menjelaskan gambaran besar terkait kebijakan ini. Menurutnya, program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling baik, dan merupakan tanggung jawab negara sebagai amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
“Program ini adalah program yang harus kita dukung bersama seluruh rakyat Indonesia. Kedua, program ini adalah sistem gotong royong, semua rakyat Indonesia harus chip in, berpartisipasi supaya program ini berjalan,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Selasa (22/2/2022).
(Baca Juga: Jual Beli Tanah Harus Lampirkan Kartu JKN, Begini Bunyi Instruksinya!)
Menurut Sofyan, Inpres No.1 Tahun 2022, menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memeriksa status kepesertaan JKN bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Perlu diperiksa apakah status kepesertaannya aktif atau tidak.
“Dalam hal ini, jika orang ingin jual tanah atau rumah atau beli rumah, dia ingat kalau belum bayar BPJS Kesehatannya. Begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain, misalnya OSS (Online Single Submission, red), itu perlu diingatkan tentang status keaktifan BPJS Kesehatannya,” ujar Sofyan.
Sofyan mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam program JKN. “Mungkin Inpres ini mengingatkan kepada Saudara-Saudara yang lebih beruntung bahwa Anda punya kewajiban chip in dalam rangka membantu Saudara kita lainnya, dengan gotong royong kesehatan rakyat Indonesia ini bisa terjamin,” paparnya.
Untuk mengecek status kepesertaan JKN, Sofyan mengatakan Dirut BPJS Kesehatan sudah menginformasikan itu bisa dilakukan dengan cepat. Melalui NIK dapat diketahui apakah status kepesertaan yang bersangkutan aktif atau tidak. Prosesnya mengecek kepesertaan itu paling lama 5 menit.
Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan Inpres No.1 Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari amanat kepesertaan wajib dan gotong royong dalam pelaksanaan program JKN. Hal tersebut sesuai mandat UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS serta PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Tujuan kepesertaan wajib dan gotong royong yakni seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap JKN. Seluruh masyarakat bergotong royong membiayai peserta yang sakit. “Tentunya kepesertaan wajib ini sesuai dengan hukum bilangan besar dalam asuransi yaitu semakin banyak kepesertaan maka akan semakin mudah membiayai pelayanan Kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/2/2022).