Undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, di Istana Negara menjadi perhatian. Bukan ritual pelantikannya, namun pada undangannya yang ditujukan kepada pejabat negara dan lembaga. Dalam undangan tertulis "Badan Intelijen Nasional". Sontak saja menjadi cibiran berbagai kalangan.
"Saya kira Sekretariat Negara (Setneg) harus lebih cermat dan teliti agar kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi, kalau tidak teliti negara bisa rusak," ujar Wakil Ketua MPR, Mahyudin, di komplek Gedung Parlemen, Rabu (8/7).
Menurutnya, jika kesalahan satu atau dua kali masih dapat dimaklumi. Sayangnya, pemerintahan Jokowi berulang kali melakukan kesalahan. Misalnya, dalam pidato Presiden Jokowi di Blitar beberapa waktu lalu, menyatakan Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur. Padahal, Bung Karno lahir di Surabaya.
"Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat," katanya.
Ia menilai lembaga negara semestinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, kompeten, teliti serta cermat. Apalagi terkait dengan lembaga negara, mesti diriset terlebih dahulu. Menurutnya, sedari dulu BIN memiliki kepanjangan nama yang tidak berubah.
"Semua orang dan anak sekolah pun pasti tahu. Jadi hal-hal semacam itu perlu diperhatikan, sehingga tidak terulang lagi. Jangan sampai menulis Pancasila bisa salah juga," ujarnya.
Anggota Komisi I Sukamta mengatakan, dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan tersebut. Lantaran salah penyebutan kepanjangan BIN, Sukamta emoh hadir di istana. "Salah juga (undangannya, red), Badan Intelijen Nasional. Jadi maaf, saya tidak hadir," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, persoalan tersebut tak dapat dianggap sepele. Pasalnya menyangkut lembaga tinggi negara. Ia mencibir pemerintah yang berulang kali melakukan kesalahan. "Masa sih buat undangan keliru, mau jadi republik keliru. Kan salah teken dua kali. Setneg negara kok ini, mestinya kan zero tolerance untuk salah begini, ke lembaga tinggi negara secara politik tidak boleh," ujarnya.
Anggota Komisi I Rachel Maryam mengatakan, kesalahan penulisan Badan Intelijen Nasional menjadi kasus yang memprihatinkan. Pasalnya berkaitan dengan citra lembaga tinggi negara. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi insiden memalukan bagi pemerintahan Jokowi.
"Kejadian ini menurut saya merupakan kejadian yang cukup memalukan, khususnya untuk pihak istana," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai kesalahan tersebut menjadi pertanyaan masyarakat terkait manajemen di sekretariat negara. Boleh jadi, publik menilai Setneg diisi olehorang yang tidak kapabel dan kompeten. Padahal, hal tersebut hanya persoalan ketelitian dan kecermatan dalam meriset.
"Tentunya harus ada evaluasi yang sungguh-sungguh. Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Ini berkaitan dengan kewibawaan Istana," pungkasnya.
"Saya kira Sekretariat Negara (Setneg) harus lebih cermat dan teliti agar kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi, kalau tidak teliti negara bisa rusak," ujar Wakil Ketua MPR, Mahyudin, di komplek Gedung Parlemen, Rabu (8/7).
Menurutnya, jika kesalahan satu atau dua kali masih dapat dimaklumi. Sayangnya, pemerintahan Jokowi berulang kali melakukan kesalahan. Misalnya, dalam pidato Presiden Jokowi di Blitar beberapa waktu lalu, menyatakan Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur. Padahal, Bung Karno lahir di Surabaya.
"Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat," katanya.
Ia menilai lembaga negara semestinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, kompeten, teliti serta cermat. Apalagi terkait dengan lembaga negara, mesti diriset terlebih dahulu. Menurutnya, sedari dulu BIN memiliki kepanjangan nama yang tidak berubah.
"Semua orang dan anak sekolah pun pasti tahu. Jadi hal-hal semacam itu perlu diperhatikan, sehingga tidak terulang lagi. Jangan sampai menulis Pancasila bisa salah juga," ujarnya.
Anggota Komisi I Sukamta mengatakan, dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan tersebut. Lantaran salah penyebutan kepanjangan BIN, Sukamta emoh hadir di istana. "Salah juga (undangannya, red), Badan Intelijen Nasional. Jadi maaf, saya tidak hadir," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, persoalan tersebut tak dapat dianggap sepele. Pasalnya menyangkut lembaga tinggi negara. Ia mencibir pemerintah yang berulang kali melakukan kesalahan. "Masa sih buat undangan keliru, mau jadi republik keliru. Kan salah teken dua kali. Setneg negara kok ini, mestinya kan zero tolerance untuk salah begini, ke lembaga tinggi negara secara politik tidak boleh," ujarnya.
Anggota Komisi I Rachel Maryam mengatakan, kesalahan penulisan Badan Intelijen Nasional menjadi kasus yang memprihatinkan. Pasalnya berkaitan dengan citra lembaga tinggi negara. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi insiden memalukan bagi pemerintahan Jokowi.
"Kejadian ini menurut saya merupakan kejadian yang cukup memalukan, khususnya untuk pihak istana," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai kesalahan tersebut menjadi pertanyaan masyarakat terkait manajemen di sekretariat negara. Boleh jadi, publik menilai Setneg diisi olehorang yang tidak kapabel dan kompeten. Padahal, hal tersebut hanya persoalan ketelitian dan kecermatan dalam meriset.
"Tentunya harus ada evaluasi yang sungguh-sungguh. Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Ini berkaitan dengan kewibawaan Istana," pungkasnya.