Posisi utang negara Indonesia pada tahun 2022, dilansir dari situs Bank Indonesia pada akhir Januari 2022, mengalami penurunan. Utang negara tercatat sebesar 413,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya, yaitu 415,3 miliar dolar AS.
Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah pada suatu negara. Utang negara merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional dan berbeda dengan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Tingkat risiko dalam surat utang negara dapat dilihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risiko ini akan semakin tinggi jika kuponnya tinggi. Utang negara Indonesia seringkali dinilai memiliki risiko rendah karena pemerintah yakin memiliki cara untuk tidak gagal dalam membayar utang.
Dalam kasus-kasus ekstrem, pemerintah suatu negara dapat memaksa rakyat dan pebisnis membayar pajak yang tinggi dengan memanfaatkan kekuatan militer.
Utang negara terbagi atas pinjaman dan surat berharga negara. Utang jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar dengan persyaratan tertentu.
Baca juga:
- Surat Utang Negara: Dasar Hukum, Tujuan, Jenis, Bentuk dan Cara Membelinya
- Pemerintah Lakukan Transaksi Private Placement untuk Penempatan Dana PPS
- Satgas BLBI Sita Aset Pemilik Bank Pelita Istismarat
Pemberi pinjaman dalam negeri berarti jenis pinjaman yang dilakukan pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Daerah (Pemda).
Utang dalam bentuk pinjaman dalam negeri dimanfaatkan untuk:
- Sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup gap
- Pembiayaan jangka pendek dalam rangka pemenuhan defisit APBN
- Mendukung pemberdayaan produksi industri strategis dalam negeri
- Mendukung pembangunan infrastruktur
Sedangkan arti dari pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik melalui devisa rupiah, devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Selain utang negara Indonesia dalam bentuk pinjaman, utang negara juga dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN atau obligasi pemerintah merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran Bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.
Obligasi pemerintah ini terdiri dari SUN Domestik dan SUN Internasional. SUN domestik merupakan obligasi pemerintah yang diterbitkan di pasar domestik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, yang terdiri dari: Fixed Rate (FR), Variable Rate (VR),Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara Ritel (ORI), dan Savings Bond Ritel (SBR),
Sementara itu SUN Internasional hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN. Selain menerbitkan SUN di pasar domestik, pemerintah turut mengeluarkan SUN dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan pasar perdana Jepang.
Selanjutnya Surat Berharga Syariah Negara diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
Jenis SBSN terdiri dari SBSN Domestik dan SBSN Internasional. SBSN Domestik, meliputi Islamic Fixed Rate (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Lalu pemerintah mengembangkan dan menerbitkan instrumen SBSN Internasional di antaranya Sukuk Negara Indonesia (SNI).
Pemerintah negara menjalankan tiga pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan tersebut dipilih berdasarkan pendapatan pemerintah yang kurang, pendapatan pemerintah berlebih, maupun pendapatan negara yang sama dari belanja pemerintah.
Dalam defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil dari pengeluaran. Oleh sebab itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Karena pemerintah tidak mampu mencukupi pendapatan, maka pilihan yang dapat diambil adalah berutang.
Defisit anggaran akan difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Guna membiayai perekonomian negara, maka negara memiliki dua pilihan yaitu meningkatkan pajak atau berutang.
Menaikkan pajak dapat membebani masyarakat dan membutuhkan proses panjang dan rumit, maka seringkali pemerintah memilih jalan berutang atau menambah “utang negara Indonesia” dalam wujud penerbitan surat utang negara.