Mengingat adanya penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah menerbitkan PP No 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri. Penerbitan PP ini terkait dengan kenaikan sejumlah pelayanan yang dikeluarkan Polri, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak.
Kenaikan tarif pelayanan yang dimiliki Polri ini, menurut Kadiv Humas Mabes Polri Edward Aritonang disesuaikan dengan kenaikan biaya materil dan peningkatan pelayanan Polri. Ada sebelas jenis pelayanan Polri yang tarifnya dinaikkan. Yaitu, untuk penerbitan SIM, STNK, Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Surat Keterangan Lapor Diri.
Kemudian, lanjut Edward, ada pula kenaikan tarif untuk penerbitan Kartu Sidik Jari atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS), pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator, serta Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak.
Kenaikan tarif ini, kata Edward, akan mulai diberlakukan mulai 26 Juni 2010. Karena, sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No 50 Tahun 2010, kenaikan tarif pelayanan Polri ini akan mulai diberlakukan 30 hari setelah PP ini diundangkan. Dan untuk mengimplementasikan PP ini, Polri telah melakukan sosialisasi melalui petugas-petugas Kepolisian setempat.
Menurut Wadir Lantas Mabes Polri Didik Purnomo, kenaikan tarif pelayanan Polri yang mulai diberlakukan Sabtu (26/6), rata-rata sekitar 80 persen sampai 100 persen. Dan, hasil dari kenaikan tarif pelayanan ini, akan dimasukan ke dalam PNBP yang akan disetorkan 100 persen kepada pemerintah. Dari 100 persen PNBP yang disetorkan, 90,4 persen akan dikembalikan ke Polri untuk mendukung program pelayanan, sumber daya manusia, administrasi, dan material yang akan digunakan untuk pelayanan tersebut.
Contoh kenaikan tarif pelayanan Polri tersebut, menurut Didik adalah untuk pelayanan SIM dan perpanjangannya. “Misalnya, untuk pembuatan SIM baru. Tarif yang lama kan Rp75 ribu, sekarang menjadi Rp120 ribu,” ujarnya.
Berikut daftar kenaikan tarif SIM yang mulai diberlakukan 26 Juni 2010 :
Jenis PNBP | Tarif |
SIM A Baru Perpanjangan |
Rp 120.000,- Rp 80.000,- |
SIM B I Baru Perpanjangan |
Rp 120.000,- Rp 80.000,- |
SIM B II Baru Perpanjangan |
Rp 120.000,- Rp 80.000,- |
SIM C Baru Perpanjangan |
Rp 100.000,- Rp 75.000,- |
SIM D (khusus penyandang cacat) Baru Perpanjangan |
Rp 50.000,- Rp 30.000,- |
Sumber : Lampiran PP No.50 Tahun 2010
Atas kenaikan tarif ini, mari kita tanya pendapat seorang pengendara kendaraan bermotor roda dua bernama Adi Sucipto. Ketika diwawancara hukumonline, ternyata Adi sangat keberatan dengan kenaikan tarif pelayanan Polri, khususnya untuk SIM. Menurut Adi, seharusnya Polri meningkatkan mutu pelayanannya terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif pelayanan SIM. Karena, pada kenyataannya, sampai sekarang masih terjadi praktek pungutan liar (pungli) dan percaloan yang meresahkan. Untuk itu, Adi berharap Polri memperketat pengawasan internal dan menertibkan calo-calo tersebut.
Harapan ini juga diamini Wadir Lantas Mabes Polri. Didik mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan internal dan menertibkan calo-calo. Selain itu, Didik meminta agar masyarakat juga memberikan pengawasan eksternal dengan melaporkan apabila terjadi praktek pungli dan percaloan.
SIM untuk bayar tilang
Selain menaikkan tarif SIM, Didik juga mengaku akan ada kemudahan untuk pembayaran tilang. Caranya adalah dengan memasukkan micro chip dalam kartu SIM. Yang mana, nantinya dapat digunakan untuk data sidik jari dan pembayaran denda tilang. “Jadi, SIM akan diisi micro chip dan data-data, termasuk sidik jari. Konsep ini, ke depan akan menjadikan kartu SIM sebagai alat bayar dalam pembayaran denda tilang,” tuturnya.
Didik mengaku pihaknya sudah bekerja sama dengan Bank BRI untuk pembayaran tilang melalui kartu SIM ini. Dan mudah-mudahan, lanjutnya, konsep ini akan diluncurkan pada 1 Juli 2010. Tentunya, tidak tertutup kemungkinan, “dikembangkan untuk kepentingan lain,” imbuhnya.
Tapi, konsep ini, menurut seorang warga pengendara motor bernama Rita Ayuningtyas, belum tentu akan menutup peluang terjadinya praktek suap alias “bayar tilang di tempat”. Karena, menurut Rita, “semua itu tergantung mental Polantas dan pengendaranya. Selama masih ada oknum yang bermental korup, praktek ‘bayar di tempat’ itu pasti masih tetap terjadi,” pungkasnya.