Perlu Teroboson
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan minimnya jumlah pendaftar seleksi calon hakim agung bukan semata-mata soal gaji hakim agung yang kecil. “Sempit kalau KY berpikiran seperti itu, materi tidak lagi menjadi persoalan sentral,” kata Ridwan.
Menurutnya, persoalan ini juga tidak terlepas dari beratnya proses seleksi yang dilalui calon hakim agung, baik itu di KY maupun DPR. Dia mengatakan efektivitas fit and proper test oleh DPR bisa dipertanyakan kembali. Sebab, proses seleksi di KY sudah komprenhensif seperti tes kesehatan, kepribadian, tertulis, integritas, dan wawancara.
“Ini sudah cukup berat. Ditambah fit and proper test di DPR yang hanya 1,5 jam yang apabila salah ngomong sedikit, bisa fatal dan nama baik keluarganya juga hancur,” kritiknya.
Untuk dia, dia sarankan agar KY mencari terobosan baru agar hakim tinggi dan masyarakat tertarik mendaftar menjadi calon hakim agung. Saat ini, hakim tinggi yang mau daftar seleksi calon hakim agung seolah-olah seperti job seeker. Padahal, banyak hakim tinggi berpikiran hakim agung adalah jabatan mulia (puncak karier) yang tak perlu dikejar-kejar.
“Harus cari terobosan baru, mungkin bisa saja perbandingan 3:1 dan persyaratan hakim tinggi harus tiga tahun, perlu dikaji lagi. Kalau tidak, kita khawatir kehabisan calon karena tidak ada paksaan menjadi CHA. Apalagi mereka berpandangan tidak mengejar jabatan,” ujarnya.