Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdampak pada produksi tahu dan tempe dalam negeri. Harga kedelai melonjak tajam yang berdampak pada pengrajin tahu tempe. Dampak ini disebabkan besarnya impor kedelai guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Guna mengurangi tekanan pelemahan rupiah terhadap harga kedelai, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghapus bea masuk kedelai menjadi nol persen. Penghapusan bea masuk tersebut diikuti dengan penghapusan Permendag No. 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.
Pencabutan Permendag tersebut kemudian diganti dengan Permendag No. 45 Tahun 2013 yang intinya meniadakan alokasi kuota kedelai dan tidak menggunakan mekanisme importir terdaftar. Permendag tersebut masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan. “Jadi, siapa saja boleh impor,” kata Kepala Pusat Humas Kemendag Arlinda Imbang Jaya di Kantor Kemendag Jakarta, Jumat (20/9).
Selain pencabutan Permendag No. 24 Tahun 2013, Kemendag juga melakukan revisi atas Permendag No. 23 Tahun 2013 tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai. Revisi Permendag tersebut akan diganti menjadi Permendag tentang pengamanan harga kedelai dan penyaluran kedelai ditingkat pengrajin tahu-tempe.
Dijelaskan Arlinda, revisi dan penghapusan Permendag tersebut merupakan bagian dari upaya dan usaha pemerintah untuk melonggarkan serta merelaksasi harga kedelai guna memperoleh efisiensi harga. Disamping itu, kebijakan ini adalah bentuk konsistensi keberlanjutan menjaga pasokan kedelai bagi pengrajin tahu-tempe.
“Ini kebijakan jangka pendek, sedangkan kebijakan jangka panjangnya pemerintah tetap berusaha mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri,” lanjut Arlinda.
Selanjutnya, dalam pencabutan Permendag tersebut, Bulog diharuskan membeli kedelai petani terutama ketika harga kedelai berada dibawah harga beli petani. Baik Bulog maupun importir swasta, dalam proses impor sudah tidak diwajibkan memenuhi syarat impor seperti Importir Terdaftar (IT). Importir swasta dan Bulog cukup hanya memenuhi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Pemberian tugas kepada Bulog ini juga sejalan dengan Perpres No. 32 Tahun 2013.
“Untuk pengamanan harga di tingkat petani, pemerintah tetap memberlakukan harga beli petani sebesar Rp7000 per kilogram, hanya sampai akhir September,” imbuhnya.
Kemudian, Kemendag mencabut tim stabilisasi harga kedelai. Sebagai gantinya, pemerintah membentuk tem teknis kedelai yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, penyaluran kedelai selama tiga bulan. Tim tersebut terdiri dari pejabat Kementerian Koordinator dan Perekonomian (Kemenko), Kemendag, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta Kementerian Pertanian (Kementan).
Dalam hal pencabutan Permendag No. 24 Tahun 2013 terkait importasi, persetujuan impor dan IT sudah tidak diberlakukan kembali. Kemendag menghapus kewajiban pemeriksaaan di pelabuhan muat.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Yus’an menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penghapusan bea masuk kedelai dapat menurunkan harga kedelai seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Bagus, sangat bagus itu. Dengan demikian, mempengaruhi harga kedelai seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah belakangan ini,” kata Yus’an ketika dihubungi hukumonline.
Tetapi, kebijakan tersebut tidak dipandang sebagai langkah akurat pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima. Menurutnya, DPR lebih sepakat jika pemerintah memberikan subsidi kepada harga kedelai Rp2000 per kilogramnya.
“Pembebasan bea masuk itu tidak berpengaruh terhadap harga kedelai. Seharusnya pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga harga kedelai,” tegas Aria.
Ia juga memandang pemerintah harus menyerahkan wewenang impor kedelai tersebut kepada Bulog. Penyaluran subsisi tersebut didistribusikan oleh Bulog langsung kepada pengrajin tahu-tempe. “Pemerintah jangan merasa berbuat dengan membebaskan bea masuk. Jangan-jangan ini cuma pencitraan saja,” pungkasnya.